TOPIK
Pembatasan BBM Bersubsidi
-
Gubernur Bank Indonesia mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan berdampak kepada inflasi.
-
Effendi Simbolon menyatakan tidak ada perbedaan pendapat di tubuh partainya terkait wacana menaikkan harga bahan bakar minyak
-
Menurut Noersy, setiap kenaikan harga Rp 500, pemerintah harus memberikan penguatan pendapatan Rp 125.000.
-
ICW melansir penelitian kebocoran APBN 180 triliun di DPR maupun di instansi pemerintah.
-
Pemerintahan baru Jokowi-JK harus memberikan rincian kepada masyarakat mengenai kebutuhan dana untuk melaksanakan program-program pemerintahan baru.
-
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow minta warga tidak panik terhadap kebijakan pembatasan kuota bahan bahan bakar minyak jenis premium dan solar.
-
Joko Widodo menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
-
"Memang pada dua bulan pertama akan menahan pembelian mobil, tetapi selanjutnya akan kembali normal," kata Davy J Tuilan.
-
"Pemerintah bisa menghapus subsidi BBM. Artinya, dana subsidi yang dihapus bisa dialihkan menjadi bantuan tunai kepada masyarakat miskin,"
-
Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Akhmad Syakhroza, mengungkapkan ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan pemerintah
-
"Kalau bukan SBY, pasti Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan belum dilantik," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capelle.
-
Ia pun berharap permasalahan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat terselesaikan
-
PDI Perjuangan mengaku belum memutuskan sikap terkait persoalan BBM bersubsidi.
-
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku masih mendiskusikan dan menghitung anggaran serta dampak sosial dan politiknya.
-
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menyatakan pelaku usaha UKM, nelayan dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan
-
Ketua Umum PDI Perjuangan ikut menanggapi wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
-
Dia mengatakan selama isu ini ditunda dan tidak ditemukan jalan keluarnya maka ketidakpastian akan terjadi.
-
Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.
-
"Stok BBM untuk Surabaya empat hari kedepan aman, itu dari instalasi Depo Pertamina. Kalau stok nasional itu bukan domen saya," sebut Agus yang ditem
-
Kalau isu-isu seputar energi tak terselesaikan, bisa muncul anggapan bahwa SBY meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla
-
Tim Transisi Jokowi-JK mengakui kenaikan harga BBM bersubsidi sulit dihindari jika ingin menekan defisit anggaran dan mencari ruang fiskal
-
Tim Transisi Jokowi-JK mengakui kenaikan harga BBM bersubsidi sulit dihindari jika ingin menekan defisit anggaran dan mencari ruang fiskal
-
Jokowi mengakui, Presiden SBY dalam pertemuan itu menolak permintaannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi
-
Beberapa pengecer BBM jenis bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jualampe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sempat adu mulut
-
Partai Demokrat meminta publik tidak menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
-
"Masyarakat harus berhitung ulang dengan pengeluarannya, tinggal dampaknya saja nanti seberapa," lanjut pria yang akrab dipanggil Abong ini.
-
"Apakah benar BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh orang kaya?" kata Rieke.
-
PT Pertamina (Persero) menyatakan sejak diberlakukannya normalisasi pasokan, sekitar 95 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum telah beroperasi
-
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai sikap PDI Perjuangan tidak konsisten
-
Di sisi lain, pasangan Jokowi-JK justru melampaui SBY dengan perolehan 71,73 persen.
Pendidikan GO
