Pendidikan GOTOPIK
Perppu Ormas
-
Reaksi Golkar Terhadap Ancaman SBY Soal Revisi UU Ormas
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengancam akan mengeluarkan petisi politik.
-
PAN Tolak Perppu Ormas, Mendagri Singgung Ketua MPR Masif Sosialisasi Empat Pilar
Meskipun terdapat fraksi pendukung pemerintah justru menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU yakni Partai Amanat Nasional (PAN).
-
Mantan Ketua MK: UU Ormas Sudah Sah, Jika Belum Puas Silakan Gugat ke MK
Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada semua pihak agar menghormati keputusan telah disahkannya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan
-
Demokrat Sempat Nego dengan Mendagri dan Menkominfo
SBY mengatakan, persetujuan Partai Demokrat atas Perppu Ormas adalah berdasarkan syarat tertentu
-
Kalau Pemerintah Tak Melakukan Revisi Demokrat Menolak Perppu Ormas Menjadi Undang-undang
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada dua sikap dan pandangan Demorkrat mengenai Perppu Ormas yang baru saja dis
-
SBY: Melalui Jalan Tengah Demokrat Terbuka Ruang Perppu Ormas Direvisi
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap alasan Demorkrat menyetujui Perppu Ormas dengan catatan melakukan revisi.
-
Jokowi Minta Revisi UU Ormas Melalui Mekanisme yang Berlaku
Presiden Joko Widodo menanggapi positif sikap DPR yang secara mayoritas suara menginginkan Perppu tentang Ormas disahkan menjadi Undang-Undang.
-
Revisi UU Ormas Tidak Bisa Cepat Dilakukan, Ini Sebabnya
Pihaknya pun berharap agar tidak terlalu lama pembahasan revisi UU Ormas tersebut.
-
Ini Ancaman SBY Jika UU Ormas Tidak Direvisi
SBY mengatakan, persetujuan Partai Demokrat atas Perppu Ormas adalah berdasarkan syarat tertentu
-
Jika Pemerintah Ingkar Janji Revisi, SBY Ancam Keluarkan Petisi Politik
Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
-
Dua Kali PAN Beda Pandangan Dengan Partai Pendukung Pemerintah, Begini Reaksi PPP dan PDIP
Sikap fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa kali berbeda dengan koalisi partai pendukung pemerintah, saat mengambil keputusan strategis di DPR.
-
PAN Akan Jadi yang Terdepan Ajukan Revisi Undang-Undang Ormas
"Revisi terhadap Perppu yang sudah jadi UU dan PAN akan terdepan untuk mengajukan revisi,"
-
Yusril Sudah Prediksi Perppu Ormas Akan Disahkan DPR Menjadi Undang-undang
"Sudah pasti mereka akan menerima Perpu. Partai Demokrat yang diperkirakan akan menolak, ternyata akhirnya setuju juga dengan Perpu,"
-
Penolakan 3 Fraksi Tidak Kurangi Legitimasi Undang-Undang Ormas
"Organisasinya dibubarkan dan orangnya diproses secara hukum. Hal ini penting agar benih radikalisme tidak berkembang,"
-
Jadi UU Ormas, Kini Beban Politiknya ada di Presiden Jokowi
Beban politiknya ada di Jokowi saat ini, bagaimana pemerintahannya secara tepat mengimplementasikan UU Ormas ini
-
Projo: Pengesahan Perppu Ormas Menegaskan Sikap Presiden Jokowi Tangkal Faham Radikal
Dengan pengesahan tersebut maka selanjutnya akan terbit UU tentang penetapan Perppu Ormas menjadi UU.
-
Demokrat Tunggu Komitmen Pemerintah Ajukan Revisi UU Ormas
Syarief mengaku yakin pemerintah akan menepati janjinya soal revisi terbatas UU Ormas.
-
PPP, PKB, dan Demokrat Berikan Catatan Saat Setujui Perppu Ormas
Tujuh fraksi pendukung adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, PPP, PKB, dan Partai Demokrat dengan kekuatan 314 kursi.
-
Yang Anda Harus Tahu Soal Perppu Ormas
Proses selanjutnya adalah kementerian terkait bermoda rekomendasi dari MA, meminta Kejaksaan mendaftarkan gugatan hukum ke pengadilan setempat
-
Yusril: Perppu Ormas Disetujui DPR, Proses Pengujian di MK Terhenti
dengan disahkannya Perpu tersebut oleh DPR menjadi UU, maka proses pengujian Perppu tersebut praktis terhenti.
-
Perppu Ormas Disahkan, Fadli Zon: Ini Realitas Politik, Masih Ada Pintu Judicial Review di MK
Fadli menyatakan Partai Gerindra akan menjadi garda terdepan dalam mengawal judicial review di MK agar mengambil keputusan sesuai harapan masyarakat.
-
Perppu Ormas Akhirnya Disahkan, Pasal Penistaan Agama di UU Ormas Siap-siap Direvisi
Berdasarkan hasil kesepakatan, F-Demokrat, F- PKB dan F-PPP meminta sejumlah revisi. Yakni pasal penistaan agama di Pasal 59 Ayat 3.
-
Kontroversi UU Ormas: Benarkah Jadi Alat untuk Bungkam Kelompok yang Kritis kepada Pemerintah?
Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menuturkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya UU Ormas yang baru.
-
DPR Sahkan Perppu Ormas Jadi Undang-undang, Alumni 212 Tetap Menentang
DPR mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas sebagai undang-undang.
-
''Ingat Kalau Allah Menginginkan Makar, Tokoh-tokoh Kafir di Sisi Jokowi Tidak ada Artinya''
Mereka menolak pengesahan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang.
-
Aksi Selfie Politikus Gerindra saat Voting Perppu Ormas di Paripurna DPR
Awalnya, Rahayu Saraswati alias Sara Djodjohadikusumo mengajak Moreno Soeprapto berswafoto.
-
4 Poin 'Menohok' dalam Orasi Amien Rais di DPR, Panggil Jokowi dengan Sebutan ini
Sosok Amien Rais dan orasinya mencuri perhatian dalam aksi di depan gedung DPR.
-
Datang Terlambat, Setya Novanto Tertidur saat Sidang Paripurna DPR Membahas Perppu Ormas
Ketua DPR RI Setya Novanto memimpin rapat paripurna yang membahas pengesahan Perppu No 2 Tahun 2017
-
Peserta Aksi Damai 2410 Bertekad Tak Pilih Partai Pendukung Perppu Ormas
Mereka menyatakan tekadnya untuk tidak memilih partai politik yang mendukung pengesahan Perppu tersebut
-
Fraksi PKS Tegas Tolak Perppu Ormas Demi Hukum dan Demokrasi
Perppu ini menjadikan Pemerintah satu-satunya pihak yang menentukan satu ormas layak dibubarkan tanpa melalui proses peradilan
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved