Pendidikan GOTOPIK
Perppu Ormas
-
Hizbut Tahrir Indonesia Ajukan Uji Materi Perppu Ormas ke MK
Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia bersiap mengajukan permohonan judicial review atau uji materi atas Peraturan Pemerintah Penggant
-
Terkait Perppu Ormas, Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur Nilai Pemerintah Berlebihan
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Najib Hamid, menyatakan perppu ini terkesan membungkam kebebasan berpendapat.
-
Presiden Jokowi Persilakan Penolak Perppu Pembubaran Ormas Tempuh Jalur Hukum
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2017 yang menghapus pasal pembubaran ormas melalui pengadilan.
-
Presiden PKS Kritisi Perppu Ormas
Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman mengkritisi Perppu ormas yang dikeluarkan pemerintah.
-
Pandangan Hendardi Mengenai Perppu Ormas
Perspektif HAM tradisional mengandaikan negara demokratis dan negara bisa menjalankan fungsi dan kapasitasnya secara normal.
-
Demokrat Belum Ambil Sikap Perppu Pembubaran Ormas
Partai Demokrat belum memberikan sikap terkait Peraturan Pengganti UU no.2 tahun 2017 terkait pembubaran ormas.
-
Politikus NasDem Serukan Penolak Perppu Ormas Tempuh Jalur Hukum Bukan Mobilisasi Massa
Politikus NasDem Taufiqulhadi menyerukan kepada seluruh pihak agar bersikap dewasa dalam berbangsa dan bernegara
-
Polisi Kantongi Ormas-ormas Anti-Pancasila yang Layak Dibubarkan
Pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah Ormas yang akan dibubarkan menyusul keluarnya Perppu nomor 2 Tahun 2017.
-
Petrus Selestinus: Setelah Keluar Perppu Ormas, Pemerintah Jangan Hanya Fokus Sanksi Administrasi
Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada langkah politik dan administratif berupa pencabutan status Badan Hukum atau pembubaran Ormas Radikal
-
Ketua MPR Kritik Perppu Ormas Yang Dikeluarkan Pemerintah
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah gencar mensosialisasikan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017.
-
Setya Novanto Akan Serahkan Perppu Ormas Kepada Seluruh Fraksi di DPR Untuk Ditelaah
Setya Novanto berharap Ormas di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila.
-
Keluarkan Perppu Ormas, Teten Bantah Pemerintah Anti Demokrasi
"Saya kira Perppu suatu penegasan bahwa Pancasila sudah final dan kita harus menjaga keutuhan bangsa," kata Teten
-
Teten Tegaskan Perppu Ormas Miliki Unsur Kegentingan yang Memaksa
Teten menuturkan implementasi Perppu Ormas nantinya berada di Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya hal tersebut bersifat teknis.
-
Polri Segera Serahkan Data Sejumlah Ormas yang Akan Dibubarkan kepada Wiranto
Data mengenai ormas-ormas tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
-
NU: Hati-hati Membangun Opini Pemerintah Indonesia Anti-Islam
Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 memunculkan berbagai opini publik.
-
Ketua Umum PBNU: Organisasi yang Remehkan Pancasila Harus Dibubarkan
Ia juga mempertanyakan sikap Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Wakil Ketua GNPF Tidak Khawatir Perppu Ormas
"Tidak bisa, kita berharap (pembubaran tetap) melalui pengadilan, lebih objektif, jelas lebih objekfit," ujarnya kepada wartawan
-
PBNU Dukung Sikap Pemerintah Tertibkan Ormas
Ini disampaikan Said Aqil kepada awak media saat menghadiri acara halal bihalal PP Muslimat NU di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan
-
Komentar Presiden PKS Soal Perppu Ormas: Saya Kira Ini Kemunduran
"Kami bikin (undang-undang) dengan penuh kehati-hatian," ujar Sohibul Iman kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS
-
Presiden PKS: Kondisi Indonesia Tidak Genting, Pemerintah Tak Perlu Terbitkan Perppu Ormas
Syarat dikeluarkannya suatu peraturan pengganti Undang-Undang (Perppu), antara lain adanya kegentingan
-
Ketua Lakpesdam NU: Ancaman terhadap Ideologi Negara Bukan Cuma Khayalan.
Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia melihat ancaman ideologi negara bukan sebagai khayalan.
-
Kapolri Sudah Sampaikan Data Ormas anti-Pancasila ke Menkopolhukam
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku telah menyampaikan data organisasi masyarakat (Ormas) anti-Pancasila kepada Menkopolhukam
-
Kapolri: Perlu Ketegasan Terhadap Ormas yang anti-Pancasila
Tito Karnavian mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017
-
HP2M Nilai Perppu Ormas Abaikan Putusan MK Perihal Syarat Penerbitan Perppu
Perppu tersebut dianggap sebagai cara-cara otoriter karena menghilangkan fungsi pengadilan dalam pembubaran organisasi
-
Presiden Jokowi Minta Penolak Perppu Ormas Tempuh Jalur Hukum ke MK
Presiden Joko Widodo meminta pihak yang tidak menyetujui Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013
-
Jokowi Tegaskan Tak Akan Biarkan ada Pihak yang Tolak Pancasila
Jokowi meminta semua pihak tidak membiarkan kelompok yang secara terang benderang ingin mengganti Pancasila
-
Tak Diizinkan Polisi, Aliansi Umat Islam Bersatu Batal Long March
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di samping Masjid Al Markaz Al Islami, Jl Masjid Raya.
-
Aliansi Umat Islam Bersatu Tolak Perppu tentang Ormas
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di samping Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar.
-
Ketua Presidium Alumni 212: Setelah HTI, Nanti FPI dan FUI Juga Ikut Dibubarkan
"Itu yang berbahaya, dimulai dari HTI, terus nanti membubarkan FUI, FPI, terus nanti yang dianggap bertentangan pemerintah dibubarkan semuanya."
-
Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Kegentingan dan Ancam Kebebasan Berserikat
Terhadap sikap pemerintah tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat bahwa alasan penerbitan Perppu Ormas
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved