Rekomendasi Rakernas PDIP: Pilkada Langsung Harga Mati, Dorong E-Voting dan Berantas Politik Uang

Ringkasan Berita:

• PDI Perjuangan menegaskan sikap mempertahankan Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat dan untuk menjaga legitimasi serta kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.
• Untuk mengatasi tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara melalui penerapan e-voting.
• PDIP juga menekankan pembatasan biaya kampanye dan profesionalitas penyelenggara pemilu agar Pilkada melahirkan pemimpin.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham saat membacakan salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).

Jamaluddin membacakan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan. 

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin di hadapan seluruh peserta Rakernas.

Sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDI Perjuangan merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. 

Dia juga memaparkan bahwa PDIP mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. 

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin membacakan naskah tersebut.

Selain isu pembiayaan, poin rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu. 

Menurutnya, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi penyokong modal.

Baca juga: Tolak Pilkada lewat DPRD, PDIP Disebut Dikeroyok dan Ditinggalkan Sendirian

"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," jelas Jamaluddin Idham.