Pendidikan GOTOPIK
Perppu Pilkada
-
Rapat Paripurna DPR akan Putuskan RUU Pilkada
Rapat Paripurna DPR mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II UU No 1 tahun 2015 mengenai pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.
-
Panja dan Pemerintah Hasilkan 10 Kesepakatan RUU Pilkada
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain ketika dikonfirmasi, Minggu (15/2/2015).
-
Mendagri Wacanakan Perpendek Masa Kampanye Pilkada
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah konsisten menginginkan Pilkada Serentak di tahun 2015.
-
Komisi II Jelaskan Poin Penting Revisi UU Pilkada
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menjelaskan poin-poin revisi UU Pilkada yang telah dibahas dalam Panitia Kerja Komisi II DPR.
-
Mendagri Lebih Setuju Pilkada Serentak 2015
Tjahjo Kumolo lebih setuju bila pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di tahun 2015.
-
Golkar Minta KPU Hentikan Pilkada Hingga Revisi Perppu Selesai
Golkar mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan penyelenggaraan Pilkada.
-
Hindari Konflik, Golkar Usulkan Calon Kepala Daerah Tetap Berpasangan
Untuk itu, ujarnya, UU Pilkada harus direvisi pada bagian pengaturan pasangan dan lebih baik diajukan berpasangan.
-
Jika Ingin Ikut Pilkada Langsung, Ini yang Mesti Dilakukan Golkar dan PPP
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, Golkar dan PPP harus mendapatkan keputusan pengadilan jika ingin ikut Pilkada.
-
Mendagri Catat Masukan Perubahan untuk Revisi UU Pilkada Langsung
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah memberikan beberapa catatan dalam UU Pilkada langsung tersebut.
-
Sidang Paripurna DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU
Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No 2 tentang Pemerintah Daerah untuk menjadi undang-undang
-
Pemerintah dan DPR Sepakat Perppu Pilkada Jadi RUU
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah mendukung DPR penyelesaian Perppu ini dipercepat.
-
Usai Disahkan DPR, PKS Akan Revisi Perppu Pilkada
Secara subtansi Perppu 1/2014 masih perlu perbaikan dan penyempurnaan guna menjamin peningkatan kualitas
-
Mendagri, Menkumham, dan DPR Bahas Perppu Pilkada
Dalam rapat sebelumnya, komisi II sudah setuju Perppu dibahas dan disahkan hari ini menjadi Undang-undang.
-
Catatan Anggota F-PKB soal Revisi Perppu Pilkada
Perppu Pilkada yang sebentar lagi akan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, dianggap perlu untuk direvisi.
-
Jadi Undang-Undang, Perppu Pilkada Harus Direvisi
Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah jelas arahnya.
-
Pemerintah dan DPR Sepakat Perppu Pilkada ke Paripurna
Seluruh fraksi sepakat menyelesaikan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada
-
DPR Sepakat Percepat Bahas Perppu Pilkada
Menurut Tjahjo, Pilkada langsung amat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
-
Mendagri dan Menkumham Kembali Rapat dengan Komisi II DPR
Komisi II DPR bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Menkum HAM Yasonna Laoly kembali melanjutkan rapat
-
PKB Nilai Rencana Paripurna Perppu Pilkada Terlalu Lama
Abdul Malik Haramain menyatakan DPR hanya memiliki opsi menerima dan menolak Perppu Pilkada.
-
Sembilan Fraksi dan DPD Sepakat Percepat Pembahasan Perppu Pilkada
Untuk pertama kali pada masa sidang ke II tahun 2014-2015, Komisi II menggelar rapat kerja dengan pemerintah
-
Mendagri Bahas Perppu Pilkada dengan Komisi II DPR
Lebih lanjut perihal pelaksanaan Pilkada, Tajhjo menyerahkannya ke KPU.
-
DPR Minta Pemerintah Yakin Pilkada Serentak Bisa Digelar 2015
Pemerintah diminta yakin untuk dapat menggelar Pilkada serentak pada 2015
-
DPR Bakal Rampungkan Perppu Pilkada Langsung Akhir Februari
"Nanti kami bahas, (perppu) pilkada sekarang dalam Bamus (Badan Musyawarah), nanti kita akan sepakati," kata Setya.
-
PKB Masih Optimistis Pilkada Serentak Bisa Digelar 2015
"Masih ada 10 bulan, pemilu serentak di 2015 akhir masih oke," kata Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain
-
Mendagri Ikut DPR soal Penundaan Pemilihan Kepala Daerah
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan keputusan untuk menunda pemilihan kepala daerah secara serentak sepenuhnya ada di tangan DPR.
-
KPU Pusat Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Pilkada
Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, KPU pusat juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pilkada.
-
Soal Pilkada, KPU Tak Terpengaruh Perpecahan Parpol
KPU tak terpengaruh dengan adanya perpecahan partai politk dalam penyelenggaraan Pilkada.
-
Pemerintah Berharap DPR Tidak Mempermalukan SBY
Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Tjahjo Kumolo mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempermalukan Susilo Bambang Yudhoyono
-
Mendagri Siapkan Rencana Hadapi Sikap DPR terkait Perppu Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa rencana untuk menghadapi keputusan dari DPR
-
Anggota KPU Bersorak Setelah JK Janjikan Perppu Pilkada
Pasalnya pemilihan umum di Indonesia adalah yang paling rumit. Maklum, jumlah pemilihnya banyak, dilakukan manual dan di tingkat berbeda.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved