TOPIK
Polemik BPJS
-
4 poin catatan Fadli Zon tentang BPJS Kesehatan yang dijadikan sebagai syarat wajib dalam mengurus sejumlah pelayanan publik
-
Jelang diberlakukannya tarif baru iuaran peserta BPJS, Menteri Kesehatan Terawan tak mempermasalahkan peserta BPJS yang memilih untuk turun kelas.
-
Wayan Sudi hendak mengajukan penurunan kelas kepesertaan BPJS, menyusul rencana penyesuaian tarif bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri di semua kelas.
-
Polemik BPJS jadi trending topik di Twitter 3/11/2019 lantaran kenaikan 100 persen dinilai memberatkan masyarakat. Hal itu juga mendapat penolakan.
-
IDI menyangsikan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan diimbangi perbaikan pelayanan rumah sakit kepada pasien peserta BPJS
-
Dia menduga, ada pihak yang merasa dirugikan dengan beroperasinya badan tersebut sehingga menghebuskan isu haram tersebut.
-
Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seperti yan
-
"Nanti setelah selesai reses akan dibentuk Panja membahas persoalan sistem BPJS," kata Siti.
-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kemungkinan akan membentuk jaminan kesehatan nasional berbasis syariah
-
MUI menyarankan perlu adanya penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional
-
Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan
-
padahal pertemuan OJK dan kabarnya beberapa pihak sudah dijalankan sekitar pukul 09.30 WIB di lantai 27 pada gedung yang sama
-
Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menilai, berlebihan terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal BPJS
-
Saat mendapat perawatan, dr Heri Hendri Seorang dokter spesialis penyakit dalam dituding sudah menyepelekan pasien.
-
"Jadi pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat," kata Munarwan.
-
sebaiknya MUI perlu menjelaskan secara konkret di tengah masyarakat
-
Secara umum saya memahaminya, itu tidak ada satu pun kata yang menegaskan bahwa BPJS Kesehatan itu haram
-
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan pelayanan BPJS Kesehatan tidak terganggu
-
kami dengar dulu maksudnya MUI ini apa sebenarnya
-
Ini keputusan ijtima nanti saya akan menjawabnya secara luas setelah pertemuan agenda Muktamar Muhammadiyah
-
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan dukungan kepada penyelenggaraan SJSN yang diselenggarakan negara lewat BPJS Kesehatan.
-
Menurut Slamet, pemerintah sebaiknya memberi opsi bagi umat Islam untuk memilih penyelenggara lain, misalnya dengan pembentukan BPJS Syariah
-
"Nanti belum kita bahas masalah itu, saya akan bahas dulu dengan pengurus MUI lainnya," kata Din Syamsuddin.
-
Slamet mengakui bahwa Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan tinjauan-tinjauan tentang penyelenggaraan SJSN yang dilaksakan BPJS kesehatan
-
Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Daroji berpendapat, semestinya pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada rakyat soal sistem kerja BPJS.
-
Menkes dan Kepala BPJS diminta mengonfirmasi fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait BPJS Kesehatan, baik sistem dan pengelolaan dananya.
-
Tidak ada salahnya jika pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan MUI
-
Beredar informasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap program BPJS yang sudah berjalan selama ini.
-
Lukman Sardi tidak pernah sekali pun berobat menggunakan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah.
-
Jika tidak, MUI khawatir akan ada penolakan dari kalangan umat Islam.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
