TOPIK

UU MD3

Revisi UU MD3 Tidak akan Menggangu Pergantian Ketua DPR
Senin, 15 Januari 2018 05:17 WIB
Dewan pembina hanya membahas surat dari DPP Golkar mengenai penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
Golkar: Dua Persoalan DPR Bisa Selesai Setelah Revisi UU MD3 Dirampungkan
Selasa, 9 Januari 2018 11:33 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, ‎Partai Golkar ingin menyelesaikan dua persoalan dalam satu langkah yaitu dengan merampun
Kata Zulkifli Hasan, PAN Setuju UU MD3 Direvisi
Jumat, 29 Desember 2017 18:47 WIB
"Kalau direvisi itu juga untuk yang akan datang. Proporsional saja, yang menang (Pemilu) jadi ketua," tuturnya.
Adnan: Mana Mau DPR Dengarkan KPK
Sabtu, 22 November 2014 09:57 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja sepakat jika beberapa pasal yang berpotensi 'melumpuhkan' penegakan hukum itu direvisi.
Benny Harman: Sudah Benar MK Tolak Gugatan PDI Perjuangan
Senin, 29 September 2014 21:47 WIB
"Ya MK pasti menolak. MK enggak mungkin mengabulkan gugatan karena tidak ada konstisusi yang dilanggar," kata Benny.
Koalisi Merah Putih Semakin Lancar Kuasai Kursi Pimpinan DPR
Senin, 29 September 2014 20:36 WIB
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai putusan MK secara tidak langsung semakin membuat jalan KMP lempang menguasai unsur pimpinan DPR.
Fahri Hamzah: Kami Bersyukur Gugatan PDI Perjuangan Ditolak MK
Senin, 29 September 2014 20:16 WIB
"Kami bersyukur seusai prediksi. Legal standing PDI Perjuangan bagaimana? Karena ikut membahas, dan mencatumkan paraf dalam naskah undang-undang."
Politisi Demokrat Sejak Awal Yakin MK Tolak Gugatan PDIP
Senin, 29 September 2014 19:52 WIB
"Ya pasti menolak. MK enggak mungkin mengabulkan karena tidak ada konstisusi yang dilanggar," kata Benny.
PKS: Tak Ada Pasal Melanggar dalam UU MD3
Senin, 29 September 2014 16:55 WIB
"Pasal mana yang dilanggar? Bagaimana diatur? UU MD3 mengatur tidak serta merta pemenang pemilu mendapat kursi pimpinan DPR."
JK Enggan Komentari Sidang Uji Materi UU MD3
Senin, 29 September 2014 15:19 WIB
"Nanti lah pada waktunya," kata Jusuf Kalla singkat kepada wartawan di Gedung Nusantara IV, kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

⟪⟨3 4 5 6

Berita Terkini

Sumardji Sebut Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia Dipilih Langsung oleh John Herdman

2 menit lalu
Ahli Sebut Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing Tidak Sah

4 menit lalu
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Bahas Kemungkinan Pengembalian WNI Kasus Terorisme ke Tanah Air

5 menit lalu
Anggota DPR Nilai Kritik Prabowo Jadi Momentum Reformasi Tata Kelola BUMN

11 menit lalu
Pemuda Tewas Terjerat Ikat Pinggang di TPU Bekasi, Dua Teman Lama Dibekuk Polisi

11 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TOPIK

UU MD3

Dewan pembina hanya membahas surat dari DPP Golkar mengenai penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, ‎Partai Golkar ingin menyelesaikan dua persoalan dalam satu langkah yaitu dengan merampun

"Kalau direvisi itu juga untuk yang akan datang. Proporsional saja, yang menang (Pemilu) jadi ketua," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja sepakat jika beberapa pasal yang berpotensi 'melumpuhkan' penegakan hukum itu direvisi.

"Ya MK pasti menolak. MK enggak mungkin mengabulkan gugatan karena tidak ada konstisusi yang dilanggar," kata Benny.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai putusan MK secara tidak langsung semakin membuat jalan KMP lempang menguasai unsur pimpinan DPR.

"Kami bersyukur seusai prediksi. Legal standing PDI Perjuangan bagaimana? Karena ikut membahas, dan mencatumkan paraf dalam naskah undang-undang."

"Ya pasti menolak. MK enggak mungkin mengabulkan karena tidak ada konstisusi yang dilanggar," kata Benny.

"Pasal mana yang dilanggar? Bagaimana diatur? UU MD3 mengatur tidak serta merta pemenang pemilu mendapat kursi pimpinan DPR."

"Nanti lah pada waktunya," kata Jusuf Kalla singkat kepada wartawan di Gedung Nusantara IV, kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.