Manisnya 'Janji Surga' Parpol dan Calegnya di Tengah Gejala Deparpolisasi

Oleh: Hendra Sunandar

Pemilu 2014 ada di depan mata. Setiap partai politik peserta pemilu sedang sibuk dalam proses konsolidasi demokrasi untuk mencapai hasil memuaskan di tahun 2014 mendatang.

Janji-janji manis para calon wakil rakyat berikut partainya membuai mimpi seluruh benak rakyat. Harapan akan adanya pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di Indonesia kembali bermunculan. Meskipun harapan tersebut muncul di saat gejala deparpolisasi mencuat di masyarakat.

Gejala deparpolisasi bermunculan di masyarakat sebagai akibat dari track record partai politik yang selalu membuat perasaan kecewa di masyarakat. Seperti maraknya tindakan korupsi yang tidak ada habisnya disorot media massa.

Alhasil dalam setiap survey tidak heran apabila partai politik selalu mendapatkan raport merah dalam hal tingkat kepercayaan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Deparpolisasi adalah fenomena psikologis yang menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dalam leksikon  ilmu politik, deparpolisasi bisa di ukur melalui dua dimensi, pertama adalah bisa dilihat dari seberapa banyak pemilih yang mengidentifikasikan dirinya dengan partai atau dimensi afeksi dan kedua dilihat dari evaluasi masa pemilih terhadap fungsi intermediasi partai atau dimensi rasional.(Biorcio dan Mannheimer, 1995)

Identifikasi seseorang dengan partai politik (Party ID) adalah kedekatan pemilih terhadap partai tertentu atau partai tertentu adalah identitas politiknya.Kontinuitas serta stabilitas dukungan terhadap partai tertentu dapat terjadi apabila pemilih mengidentifikasikan diri dengan partai.

Dan sebaliknya bila tidak ada pemilih yang mengidentifikasikan diri dengan partai maka kontinuitas dukungan terhadap partai akan lemah (Campbell, 1960).  Menurut data Lembaga Survey Indonesia (LSI) menyebutkan rata-rata Party ID di Indonesia hanya 20% dan itupun menyebar ke banyak partai.

Pemilih masa mengambang (swing voters) mencapai angka 80% dari populasi masyarakat Indonesia. Oleh karena minimnya party ID serta tingginya angka swing votersmaka tidak heran apabila gejala deparpolisasi di kalangan pemilih sangat kuat.

Selain melalui tingkat party ID, deparpolisasi juga dapat diukur dari tingkat sejauh mana partai politik dalam mampu menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga legislatif. Menurut data Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Desember 2011, mayoritas masyarakat menilai fungsi dan intermediasi partai sangat buruk.

Apabila dibandingkan dengan institusi lain, raport kinerja partai politik dan DPR selalu mendapat nilai yang terburuk di mata publik.  Partai politik beserta DPR dinilai publik sebagai lembaga paling korup yang sangat sulit ditemukan transparansi anggarannya. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik lebih rendah bila dibanding dengan media massa, ormas, LSM dan lain-lain

State Capture Menuju Pemilu 2014

Salah satu yang paling mengkhawatirkan dalam arena persaingan politik adalah adanya intervensi dari elit kapital (pemilik modal) untuk mempengaruhi arah kebijakan suatu negara. Pengaruh elite kapital dalam mekanisme keputusan politik pernah menjadi bahan penelitian Bussiness Environment for Performance Survey (BEEPS) yang dilakukan oleh Bank Dunia dan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) dalam waktu 10 tahun yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2009.

Penelitian tersebut dengan sampel berjumlah 6500 hingga 11800 perusahaan di dua puluh Sembilan negara di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ada suatu hubungan yang hierarkis antara perusahaan dengan elite politik dalam menentukan arah kebijakan.Hubungan tersebut dibagi kedalam tiga bentuk. Yang pertama adalah state captureyakni hubungan pemberian suap dari elit kapital kepada pejabat negara untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang. Kedua adalah hubungan influence, yakni  kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan publk tanpa harus membayar suap kepada pejabat negara, hal tersebut bisa dilakukan apabila elit politik memiliki kedekatan erat dengan pemilik modal atau keduanya memiliki pola hubungan simbiosis mutualisme dalam menentukan atar kebijakan.