Delapan Kebijakan OJK Topang Ekonomi Nasional

Oleh Presiden Direktur Center for Banking Crisis
Achmad Deni Daruri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menghadapi pelemahan perekonomian dunia tahun ini, perekonomian nasional sangat tertolong oleh delapan paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yang berfokus pada penguatan permintaan agregat, sisi penawaran dan kesenjangan dalam tabungan serta investasi.

Paket-paket ini keluar sebelum Bank Indonesia menurunkan BI Rate. Sementara itu, IMF terus mengoreksi dan memperkirakan ekonomi dunia pada 2016 tumbuh 3,4 persen dan 3,6 persen untuk 2017.

Penurunan itu disebabkan pelambatan pertumbuhan di negara- negara yang biasa disebut kekuatan ekonomi baru.

Dan karena turunnya pertumbuhan ekonomi tionkok yang diprediksi tumbuh masing-masing 6,3 persen dan 6 persen untuk tahun ini dan tahun depan. ASEAN pun tak luput dari penurunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini akan dipangkas menjadi 4,8 persen atau turun 0,1 persen, sedangkan pada 2017 direvisi menjadi 5,1 persen atau dipangkas 0,2 persen.

Namun perekonomian Indonesia akan tertolong dalam tiga hal. Pertama, reformasi harga minyak bersubsidi sejak Januari 2015 lalu.

Kedua, peningkatan belanja modal dan sosial yang sesuai dengan ruang fiskal, serta ketiga, kebijakan OJK yang progrowth.

Kebijakan OJK ini berdampak langsung dan tak langsung pada peningkatan investasi swasta.

Dengan demikian, dengan adanya paket kebijakan OJK ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi dari yang diperkirakan IMF, yaitu 5 persen.

Pertumbuhan optimum sebesar 6 persen pada tahun ini berpeluang besar tercapai jika efisiensi dalam sistem keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga biaya operasional dapat berkurang, akibatnya tingkat suku bunga juga dapat lebih murah.

Paket kebijakan OJK juga dapat memberikan kemudahan untuk produk dan aktivitas bank syariah, serta penyederhanaan pembukaan jaringan syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak lagi menjadi beban dalam perekonomian nasional.

Belanja investasi dan konsumsi perekonomian diharapkan juga dapat meningkat dengan adanya kebijakan OJK di sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Adapun kebijakan yang mendorong agregat demand tersebut. Pertama, tagihan atau kredit yang dijamin pemerintah pusat dikenai bobot risiko sebesar nol persen dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit.