Fenomena Teman Ahok Hasil Kegagalan Parpol Menelurkan Negarawan

Ditulis oleh : Petrus Selestinus, Advokat Peradi

TRIBUNNERS - Partai politik papan atas yang sering mengagungkan partainya sebagai partai kader yang moderen dan menguasai parlemen, seharusnya memberi kesempatan kepada kader-kadernya untuk maju menjadi calon gubernur, bupati dan Walikota dalam pilkada serentak yang akan datang.

Setidak-tidaknya untuk DKI Jakarta, sebagai barometernya. Karena itu merupakan langkah yang keliru, kalau PDIP secara emosional menanggapi munculnya warga masyarakat yang bukan kader partai, mengorganisir diri dan mencari sendiri calon pemimpingnya dengan mengajukan warga masyarakat non kader partai politik menjadi calon independen.

Fenomena Teman Ahok dan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta merupakan fenomena politik yang menarik.

Meskipun Ahok menolak dicalonkan oleh partai politik dan memilih jalur perseorangan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, partai Nasdem dan Hanura menyatakan telah mendukung Ahok.

Kita berharap fenomena Ahok dan Teman Ahok membawa efek domino bagi pilkada gubernur, bupati dan walikota di dapil lain di Indonesia dalam pilkada serentak yang akan datang.

Hal itu untuk mengimbangi praktek demokrasi yang jorok yang dilakonkan oleh beberapa partai politik selama ini.

Banyak Kader Benalu di Partai

PDIP secara emosional telah menolak calon independen. Bahkan balik menuduh calon independen sebagai pelaku gerakan deparpolisasi.

Akhirnya banyak cara digunakan oleh partai politik untuk menjegal calon independen, salah satunya melalui revisi UU Pilkada dan menaikan syarat dukungan.

PDIP dan beberapa partai lain kemudian secara emosi pula mencari bakal calon lain di luar kader partainya untuk diusung atau dicalonkan secara bersama-sama untuk menantang calon independen.

Cara ini juga membuktikan bahwa pimpinan partai politik belum dewasa dalam berdemokrasi dan gagal dalam melakukan pendidikan politik, terutama  melahirkan kader-kader partai sebagai calon pemimpin yang berwatak negarawan.

Partai justru lebih banyak melahirkan "kader benalu" yang menjadi "petugas partai" sehingga selalu menempatkan diri sebagai pekerja yang hanya mau melayani dan mengabdi kepada ketua umumnya, sekaligus menjadikan partai politik sebagai lahan untuk mencari makan dalam pilkada, pilpres dan pileg.

Partai Politik sebagai Kantor Lelang atau Pegadaian.

Berbagai manuver sejumlah partai politik papan atas yang menguasai parlemen, seakan-akan panik  menghadapi proses pilkada serentak di DKI Jakarta 2017.