Respons Terukur Indonesia Terhadap Krisis Selat Hormuz, Diplomasi Energi di Moskow

PROFIL PENULIS

Achmad Firdaus H.

Mahasiswa Doktor Hubungan Internasional dari University People’s Friendship of Russia

DI BALIK jabat tangan di Kremlin, merupakan sebuah studi kasus yang sempurna mengenai bagaimana sebuah negara kekuatan menengah (middle power) menavigasi krisis eksistensial dalam sistem internasional yang anarkis.

Esensi dari kunjungan ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan sebuah respons terukur terhadap disrupsi rantai pasok global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. Dalam lanskap Hubungan Internasional, manuver ini dapat dibedah lebih jauh melalui integrasi teori Realisme Neoklasik dan Ekonomi Politik Internasional.

Keamanan negara sering kali diidentikkan dengan kekuatan militer. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, definisi keamanan nasional telah diperluas mencakup Keamanan Energi (Energy Security).

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah menciptakan guncangan pada sisi penawaran (supply shock) yang mengancam stabilitas fiskal Indonesia. Dengan ketergantungan pada impor minyak untuk kebutuhan konsumsi domestik, Indonesia berada pada posisi yang rentan terhadap volatilitas harga global.

Keputusan untuk terbang ke Moskow saat krisis memuncak menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi Diversifikasi Logistik. Rusia, dengan kapasitas produksinya yang masif dan jalur distribusi yang tidak melewati titik sumbat di Timur Tengah, menawarkan stabilitas yang tidak dapat diberikan oleh pasar tradisional saat ini.

Hasil pertemuan yang mengunci harga khusus (diskon) bagi Indonesia adalah kemenangan diplomasi pragmatis yang bertujuan langsung untuk melindungi daya beli masyarakat di tanah air, mencegah inflasi yang tak terkendali, dan menjaga legitimasi politik domestik.

Narasi kunjungan ini tidak berhenti pada urusan minyak mentah. Salah satu dimensi yang sering terlewatkan adalah keterkaitan antara energi dan ketahanan pangan.

Rusia merupakan salah satu eksportir pupuk dan bahan baku pertanian terbesar di dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang telah menjadikan kemandirian pangan sebagai program prioritas melalui intensifikasi lahan (food estate), kepastian pasokan pupuk dari Rusia adalah krusial.

Di sini, kita melihat berlakunya teori Interdependensi Kompleks. Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai kedaulatan di satu sektor (pangan), mereka harus menjamin stabilitas di sektor lain (energi dan input pertanian).

Kerja sama ini menciptakan sebuah simbiose: Rusia mendapatkan pasar yang stabil di tengah isolasi Barat, sementara Indonesia mendapatkan kepastian input strategis untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini adalah bentuk hedging atau lindung nilai di mana Indonesia tidak menaruh semua telur energinya dalam satu keranjang geopolitik yang sedang terbakar.

Aspek yang sangat akademik dari hasil pertemuan 13 April adalah penguatan skema Local Currency Settlement (LCS). Dalam struktur ekonomi politik internasional, penggunaan dolar AS sering kali digunakan sebagai instrumen tekanan politik melalui sanksi ekonomi. Dengan menyepakati penggunaan Rupiah dan Rubel dalam transaksi energi, Indonesia sedang melakukan Pencarian Otonomi Keuangan.

Langkah ini bukan berarti Indonesia sedang bermusuhan dengan sistem keuangan Barat, melainkan sebuah upaya pragmatis untuk memastikan bahwa perdagangan esensial tidak terhenti akibat hambatan sistemik seperti pemutusan jaringan SWIFT.

Secara teoretis, ini adalah manifestasi dari Regionalisme Finansial yang diperluas secara bilateral, di mana negara-negara berkembang mulai membangun arsitektur keuangan paralel yang lebih tahan terhadap guncangan geopolitik dan intervensi aktor eksternal.

Meskipun memberikan keuntungan ekonomi yang nyata, kedekatan yang sangat intens dengan Kremlin menimbulkan apa yang dalam HI disebut sebagai Dilema Keamanan di tingkat citra. Indonesia berisiko dipersepsikan oleh mitra-mitra di Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai aktor yang memberikan bantuan ekonomi kepada Rusia di tengah sanksi internasional.

Hal ini dapat memicu ketegangan diplomatik yang berpotensi merugikan aliran investasi langsung asing (Foreign Direct Investment) dari Barat.