Dampak Efek Ahok Terhadap Peta Perpolitikan di Tanah Air

Ditulis oleh : Guevara Santayana, Direktur Eksekutif 7 (Seven) Strategic Studies

TRIBUNNERS - Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini memang sangat unik, fenomenal dan menarik untuk diikuti perkembangannya.

Bukan rahasia umum lagi bahwa kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tokoh sentral bakal calon gubernur DKI Jakarta dengan elektabilitas tertinggi diantara calon pesaingnya membetot semua kalangan untuk ikut menyimak, meramaikan, mendiskusikan, berpolemik di ruang publik dan sebagainya, dari tingkat elite hingga obrolan di warung-warung kopi atau tongkrongan di pojok gang-gang kecil Jakarta.

Kepercayaan diri yang tinggi seorang Ahok untuk mengajukan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, melalui jalur perseorangan, seakan-akan menjadi momok yang menghantui parpol-parpol, khususnya yang memiliki kursi DPRD di DKI Jakarta.

Karena parpol-parpol tersebut sangat kepincut untuk meminang Ahok sebagai jagoannya.

Namun demikian sikap Ahok dengan karakter khasnya yang keras, dengan tegas menolak ajakan parpol-parpol tersebut.

Bahkan Ahok berhasil membuat parpol-parpol “bertekuk lutut” untuk mendukungnya tanpa jalur parpol. Memang secara yuridis tidak ada larangan, akan tetapi secara etika politik bisa disebut tidak etis.

Pada Pilkada 2015 lalu, mengutip data CSIS pada pertengahan Maret 2016, hanya 5 (lima) pasangan calon yang terpilih dari jalur perseorangan sebagai walikota dan wakil wali kota.

Sedangkan di tingkat kabupaten hanya berkisar 8 (delapan) paslon. Untuk tingkat provinsi tidak ada yang terpilih.

Data kandidat yang maju melalui jalur perseorangan di 269 daerah pada Pilkada DKI Jakarta saat itu, 25 persen di pemilihan walikota, di tingkat kabupaten 19 persen.

Sementara mengutip data dari Skala Survei Indonesia (SSI), akhir Januari 2016, secara keseluruhan calon perseorangan menang dalam pemilihan walikota sebesar 31 persen, di pemilihan bupati sebesar 11,0 persen.

Tingkat provinsi calon perseorangan belum mencetak kemenangan.

Nah, kaitannya dengan efek Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, diprediksi calon perseorangan yang maju cenderung akan semakin meningkat di 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2017 ini dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2015 yang lalu. Oleh karena “efek Ahok”, seperti menjadi semacam tren politik terkini di Indonesia.

Apalagi jika Ahok berhasil meraih kemenangan melalui jalur perseorangan di Pilkada DKI 2017 ini, walau “diusung” oleh gabungan parpol di DKI Jakarta.

Ada beberapa hal yang ingin disampaikan 7 (Seven) Strategic Studies terkait dengan “efek Ahok” terhadap sistem pemerintahan lokal, yang bisa berdampak pada sistem pemerintahan di Indonesia, berikut pandangan kami.