Politisi Tidak Perlu Cemburu terhadap Alat Kelengkapan KPU

Menjaga sikap untuk tidak memperlihatkan kecemburuan dan keirian terhadap alat kelengkapan KPU dengan perlengkapan DPR tidak bisa disamakan dengan menyindir hak-hak konstitusional;

2. Ketua DKPP RI selaku pakar hukum tata negara kebanggaan Indonesia harus mengambil peran mensosialisasikan hak-hak konstitusional dalam persoalan JR ke MK.

Kalau Profesor berkenan, seharusnya komentar-komentar lebih menguatkan agar rakyat tahu siapa yang menekan penyelenggara pemilu dalam memperjuangkan teknis kepemiluan demi memastikan kedaulatan rakyat yang bermula dari suara rakyat;

3. DPR tidak boleh mengeluh dalam membahas anggaran penyelenggaraan pilkada.

Sebagai perwakilan rakyat dalam memastikan regulasi berjalan untuk mengedepankan kemakmuran dan keadulatan rakyat. Maka DPR wajib dan harus meningkatkan kreatifitas untuk mengupayakan pembahasan anggaran yang efektif, efisien bagi penyelenggara pemilu.

Anggaran pilkada dan kepemiluan bukan lah anggaran hura-hura yang dihabiskan untuk membuat keuangan negara berkurang.

Bukankah korupsi lebih jelas-jelas merusak perekonomian dan keuangan negara?

4. Bila DPR berani, bagaimana mengatur revisi UU Parpol dan UU Pemilu untuk membuat aturan recall yaitu hak 50%+1 suara rakyat dalam memanggil ulang perwakilannya di DPR karena dirasa dan terlihat tidak menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat.

Aturan ini akan menguntungkan partai karena bisa menggunakan recall sebagai alat pergantian menduduki kursi DPR oleh kadernya.

Selain itu, recall akan mengikat DPR untuk bekerja lebih serius dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan sesuai konstitusi

Bila JR tidak jadi dilaksanakan oleh KPU, kita cukup menilai bahwa politik lebih berkuasa daripada pendidikan demokrasi dan pelaksanaan hak-hak konstitusi.

Semoga pilkada berjalan lancar dengan sekelumit persoalan yang diikutcampurkan dalam menggoyahkan suksesi pilkada serentak jilid II.