Mencegah Politik Identitas 212

Kelompok penuding intoleran dan non muslim pun membuktikan, bukan hanya umat Islam yang berjuang. Kuatir tirai pembeda itu makin jelas, reuni 212 pun dituding berkaitan erat dengan 2018 dan 2019.
Tudingan ini pun tidak salah karena sistem politiknya membenarkan. Pelaksanaan hukumnya pun membuktikan adanya kekuatan yang mengkooptasi penegakkan hukum.

Pembelaan atas tudingan, atau pembenaran atas sikap masing-masing politik identitas akhirnya akan
diuji pada Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sementara Pilkada di DKI dan Banten memberi petunjuk kepada penguasa, politik identitas 212 bisa meluluh lantakkan kekuatan modal.Penguasa kuatir dengan bayang-bayang yang diciptakannya, yakni bayang-bayang akan pentingnya kebhinekaan, toleransi, ekstrimitas, dan radikalis.

Politik pemberian label siapa pahlawan siapa penghianat, siapa jujur siapa koruptor, siapa nasionalis siapa agamis dan label-label lain akan berhamburan mengemuka sebagai wujud komunikasi politik identitas itu sendiri.

Tak ada yang harus dihindari jika kita menerapkan demokrasi liberal seperti ini. Toh paham intinya suara terbanyak, dan suara masyarakat Islam yang terbanyak secara nasional. Tak perlu mencegah sepanjang sistemnya begini.

Mencegah politik identitas malah membuktikan penguasa sedang menerapkan multiple suitable standard. Maka yang dibutuhkan sikap kenegarawanan agar Pancasila sedikit membumi, dan tidak diterjemahkan dalam sudut pandang penguasa.