KPK Didesak Tuntaskan Kasus Ditjen P2Ktrans Kemenakertrans 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan Forum Umat Muslim Anti Korupsi (Formasi) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya tersebut, massa meminta kepada KPK untuk segera memeriksa mantan Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans).

“Dalam Persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/3/2017) lalu terungkap uang sekitar Rp 6,7 miliar yang diterima mantan direktorat jenderal pembinaan dan pengembangan Kawasan Transmograsi (Dirjen P2KT), Jamaludin Malik yang saat ini telah berstatus terpidana mengalir kesejumlah pihak,” ujar Koordinator Aksi, Dede di lokasi,” Selasa (20/3/2018).

Menurutnya, kasus penyimpangan dana pemerintah yang masuk dalam tahun anggaran 2014 memang telah diusut oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian RI dan KPK.

Baca: Nasib Cak Imin di KPK Bergantung Vonis Pengadilan Jamaluddin Malik

Namun, masih terkesan tebang pilih.

“Padahal, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama persidangan yang digelar pada Rabu (2/3/2016) lalu, dimana jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebutkan bahwa Jamaludin Malik membagikan uang setoran dari pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 6.734.078.000,” ungkapnya.

Untuk itu, Formasi yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan masyarakat menuntut agar KPK segera menangkap penerima aliran dana suap di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2Ktrans) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2014.

“Kami juga meminta Kepada KPK untuk segera periksa Dirtjen pembinaan dan pengembengan kawasan transmigrasi (P2Ktrans) yang hingga saat ini belum menemui titik terang kepastian hukumnya,” pungkasnya.