Sisi Lain Penurunan Biaya Haji: Dari Efisiensi ke Empati

PROFIL PENULIS

Agung Baskoro

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prabowo Subianto baru saja mengumumkan penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta. Ini patut dilihat sebagai langkah konkret yang tidak sekadar administratif. 

Ini adalah sinyal politik yang jelas. Negara hadir. Negara berpihak. Terutama kepada umat Islam yang selama ini menghadapi beban biaya ibadah yang terus meningkat.

Penurunan biaya di tengah tekanan global bukan hal sederhana. Harga avtur naik. Ketidakpastian kawasan Timur Tengah masih terasa. Namun keputusan ini justru menunjukkan arah keberpihakan. 

Pemerintah tidak membiarkan logika pasar bekerja sendirian. Ada intervensi. Ada keberanian mengambil posisi. Dan di situlah letak makna kebijakan ini.

Bagi jutaan calon jemaah, angka Rp2 juta bukan sekadar nominal. Itu adalah harapan. Itu adalah jeda napas.

Dalam konteks antrean panjang yang bahkan pernah mencapai puluhan tahun, setiap keringanan menjadi sangat berarti. 

Maka kebijakan ini tidak bisa dibaca sempit sebagai angka pengurangan. Ini adalah bentuk empati yang diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.

Lebih jauh, langkah ini juga mencerminkan kreativitas dalam merespons krisis. Perang di Timur Tengah membawa efek domino. Biaya logistik naik. Risiko meningkat. 

Namun alih-alih menyerah pada keadaan, pemerintah justru mencari celah efisiensi. Ini penting. Karena kebijakan publik yang baik tidak hanya reaktif, tetapi juga inovatif.

Salah satu inovasi yang patut dicatat adalah gagasan pembentukan joint venture antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

Selama ini ada inefisiensi yang nyata. Pesawat berangkat penuh, pulang kosong. Atau sebaliknya. Ini pemborosan yang sudah lama terjadi, tetapi belum disentuh serius.

Ketika Presiden mendorong kolaborasi dua maskapai ini, logikanya sederhana namun berdampak besar. Kursi pesawat harus terisi dua arah. Tidak boleh ada perjalanan tanpa penumpang. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan. 

Dan ketika biaya turun, jemaah yang merasakan manfaatnya. Ini contoh bagaimana kebijakan yang tepat sasaran bisa lahir dari cara berpikir yang praktis namun strategis.

Di sisi lain, komitmen untuk membenahi tata kelola haji juga tidak kalah penting. Sejak awal, Presiden menekankan perlunya membersihkan praktik-praktik yang merugikan. 

Dugaan kartel, permainan biaya, hingga oknum yang mengambil keuntungan dari sistem yang tidak transparan menjadi perhatian serius. Tanpa pembenahan ini, penurunan biaya hanya akan menjadi solusi sementara.