Tribunners / Citizen Journalism

Ada Apa dengan TNI Kita?

Penangguhan penahanan atas terduga pelaku makar yang dilakukan oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko sangatlah memprihatinkan.

Ada Apa dengan TNI Kita?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Seorang kerabat menunjukkan foto Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko saat mengurus penangguhan penahanan melalui ponsel di depan Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Mayjen TNI (Purn) Soenarko resmi ditangguhkan penahanannya terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Jaminan disini bisa Penasehat Hukum (advokat pen.) atau Keluarga Tersangka.

Pengacara Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko di depan Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Mayjen TNI (Purn) Soenarko resmi ditangguhkan penahanannya terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pengacara Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko di depan Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Mayjen TNI (Purn) Soenarko resmi ditangguhkan penahanannya terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Jadi selain Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tidak dapat mengadakan penangguhan penahanan, dan selain Penasehat Hukum atau Keluarga Tersangka tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

Nah, lalu bagaimana bisa jabatan negara dijadikan jaminan penangguhan penahanan atas pelaku makar yang mengancam kedaulatan negara?

Bukankah ini akan menjadikan fungsi dan tugas advokat menjadi berantakan?

Pertimbangan penangguhan penahanan berdasarkan jasa-jasanya di masa lalu tidaklah boleh dijadikan alasan, karena pada hakikatnya semua manusia pastilah mempunyai jasa-jasanya sendiri dalam kehidupannya.

Dan barometer atau standar dari yang dinamakan jasa itu sangatlah sulit untuk dijelaskan bukan?

Karena itu kami sangatlah merasa kecewa dengan adanya insiden permintaan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh ketiga pejabat negara tersebut.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. meminta penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, yang ditahan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. meminta penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, yang ditahan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI (TRIBUNNEWS.COM/Kolonel Sus Taibur Rahman)

Ini merupakan bentuk dari intervensi terhadap lembaga penegak hukum.

Hormatilah POLRI yang sudah capek-capek menyidik seseorang, dan ketika prosesnya sudah matang lalu tiba-tiba mau dimentahkan oleh pihak lain.

Terus terang saja kami sebagai rakyat sangatlah merindukan adanya kekompakan di antara sesama institusi negara, khususnya TNI dan POLRI.

Halaman
123
Editor: Dewi Agustina
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved