Tribunners / Citizen Journalism

Kebijakan Narkotika Indonesia Tumbalkan Perempuan

ICJR mendorong Pemerintah Indonesia untuk kembali mengevaluasi dan segera melakukan reformasi kebijakan narkotika yang ada.

Kebijakan Narkotika Indonesia Tumbalkan Perempuan
Wartakota/Feri Setiawan
Ilustrasi 

Oleh Anggara *)

TRIBUNNEWS.COM -- Institute for Criminal Justivce Reform (ICJR) kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia akan pentingnya reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Kebijakan narkotika yang selama ini hanya berfokus pada kriminalisasi ini sudah terlalu banyak memakan korban, khususnya kelompok rentan seperti perempuan.

Tanggal 26 Juni 2019 diperingati sebagai International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Bertepatan dengan kesempatan ini, ICJR mendorong Pemerintah Indonesia untuk kembali mengevaluasi dan segera melakukan reformasi kebijakan narkotika yang ada.

Selama ini, kebijakan narkotika di Indonesia dititikberatkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), yang masih sarat dengan nuansa kebijakan kriminal yang mengutamakan hukuman berupa pemenjaraan dan bahkan hukuman mati, dibandingkan dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Sikap Presiden Joko Widodo yang mendeklarasikan "perang terhadap narkotika" di awal masa kepemimpinannya pun, juga memperburuk penanganan terhadap masalah narkotika di Indonesia.

Baca: Penasaran Tubuh Kekarnya Bisa Dibanting Iko Uwais, Dave Bautista Tanya Soal Pencak Silat

Baca: Viral Pelaksanaan Tryout CPNS di Media Sosial, BKN Angkat Bicara

Baca: Fakta-fakta Istri Praktik Poliandri Digerebek Suami, Diintai Pakai GPS hingga Sempat Minta Cerai

Langkah Pemerintah Indonesia untuk mengutamakan kebijakan kriminal dalam menyelesaikan problematika perdagangan gelap narkotika, jelas telah memakan lebih banyak korban, khususnya perempuan.

Tercatat sampai dengan Januari 2019 berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 5.579 (53%) narapidana perempuan yang ada saat ini dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dengan tanpa adanya kekerasan.

Data tahun 2000 sampai dengan 2018, ditemukan 22 kasus pidana mati yang terpidananya adalah perempuan, yang mana 18 diantaranya dijerat karena tindak pidana narkotika. 4 dari 18 perempuan tersebut telah dieksekusi sejak tahun 2000.  

Kegagalan sistem peradilan pidana untuk melihat kerentanan perempuan yang teribat dalam kasus-kasus narkotika karena adanya skema relasi kuasa di dalam masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi kebebasan perempuan untuk menentukan pilihannya, ditambah dengan kencangnya pengumandangan narasi "perang terhadap narkotika" menjadikan perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika harus menghadapi hukuman yang berganda dalam proses peradilan pidana yang dihadapinya.

Berdasarkan data putusan pidana mati ICJR yang digunakan dalam penelitian "Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia (2019)" yang terdiri dari 100 putusan pidana mati dengan dokumen yang lengkap, 5 diantarnya melibatkan perempuan yang dijatuhi pidana mati karena terlibat kasus narkotika.

Dalam riset ICJR lainnya oleh Peneliti kami, Maidina Rahmawati, "Analyzing Fair Trial Aspect of Death Penalty for Drug Cases in Indonesia (Policy and Implementation: Special Cases on Women) ditemukan bahwa kerentanan-kerentanan perempuan yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana yang ditunjukkan dalam beberapa kondisi:

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved