Tribunners / Citizen Journalism

Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi

Orang tak dikenal itu diduga mengubah judul aslinya menjadi “Longgi Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng”.

Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi
ISTIMEWA
Kuasa hukum Yahdi Basma memberikan keterangan tentang pemeriksaan Yahdi Basma terkait dugaan penyebaran hoaks, di Mapolda Sulteng, Rabu (24/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola melaporkan Anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelaporan itu terkait berita bohong atau hoaks yang diduga disebarkan Yahdi melalui media sosial.

Kasus ini berawal ketika seseorang yang belum diketahui identitasnya memotret judul berita di Harian Mercusuar, koran lokal yang terbit di Sulawesi Tengah.

Orang tak dikenal itu diduga mengubah judul aslinya menjadi “Longgi Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng”.

Setelah itu, foto yang sudah diedit tersebut beredar luas di media sosial. '

Yahdi diduga mengunggah foto tersebut dan menuliskan kata-kata di akun Facebook miliknya.

Persoalan hak imunitas anggota Dewan pun muncul.

Lalu seperti apa hak imunitas dimaksud?

Dan bagaimana sorotan kasus itu dalam pandangan hukum, berikut opini Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan:

Pengertian Imunitas.

Pasal 338 Undang-Undang MD3 menyebut bahwa anggota DPRD tidak dapat dituntut karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Provinsi maupun di luar rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Provinsi.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved