Prihatin Atas Polemik Audisi Bulutangkis yang Diselenggarakan PB Djarum

Bulutangkis versus perlindungan anak.

Permasalahan rokok/tembakau masih kontroversial di Indonesia, terutama menyangkut lapangan kerja dan pajak.

Hampir sama sulitnya dengan masalah pelanggaran HAM yang penyelesaiannya harus disesuaikan dengan banyak hal.

Kedua belah pihak sebenarnya sama bagusnya, namun ada hal yang belum tercapai kesepakatan mengenai masalah "Eksploitasi Anak".

Masyarakat sebaiknya diberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif terkait eksploitasi pada anak.

Apa indikator yang menyatakan bahwa Audisi yang dilakukan oleh PB Djarum adalah merupakan tindakan eksploitasi.

Secara harfiah sudah sangat jelas pengertian eksploitasi anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Segera ada yang dapat memediasi agar PB Djarum dan KPAI mempunyai titik temu dan punya solusi yang terbaik untuk kepentingan Anak dan Bangsa Indonesia serta Olahraga Bulutangkis.

Sejak lahir setiap anak mempunyai bakat, minat dan kekayaan intelektual yang diberikan Tuhan berbeda.

Minat bakat dan intelektual sebaiknya distimulasi dan dikembangkan sedari kecil agar dapat optimal pada tumbuh kembangnya.

Olahraga Bulutangkis merupakan salah satu cabang yang membuat nama Indoensia dikenal dunia.

Banyak anak Indoensia yang mempunyai minat bakat bulutangkis, namun dikarenakan ketidakmampuan ekonomi berakibat matinya bakat dan masa depan mereka.

Audisi yang dilakukan oleh PB Djarum hanyalah salah satu usaha untuk memberikan jalan bagi mereka yang berbakat dan mengembangkan karir.

Apabila ada konflik dikarenakan regulasi sebaiknya ada SOLUSI terbaik untuk anak dan Olahraga Bulutangkis sebagai salah satu media mengembangkan minat bakat serta karir sekaligus mengharumkan nama bangsa.

Salah satu solusi alternatifnya adalah mengubah nama kegiatan Audisi Djarum Foundation menjadi Audisi Badminton Berprestasi atau dalam bentuk lain dan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo termasuk brand image produk tembakau/iklan, promosi, dan sponsorship (IPS) (pasal 36 PP 109 tahun 2012 ayat (1) dan (2))