Program Makan Bergizi Gratis: Bukan Sekedar Kebijakan

PROFIL PENULIS

Mursalim Nohong

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

DALAM beberapa hari terakhir sejak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan program makan siang gratis, opini publik seolah bergerak tanpa henti.

Tidak sedikit yang pro, meskipun lebih banyak yang kontra karena faktor ketidakpahaman atau seolah-olah tidak mau mencari tahu manfaat yang dihasilkan. 

Pada prinsipnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu kebijakan publik berskala besar yang memiliki implikasi luas bagi pembangunan manusia dan perekonomian nasional.

Secara substansial, program ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta perluasan rantai pasok domestik. 

Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa pada 2026 program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala penerima sebesar ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan konsumsi, melainkan kebijakan pembangunan yang dapat memengaruhi struktur permintaan pangan, pola produksi lokal, serta distribusi pendapatan masyarakat.

Efek terdampak ini kemudian dikenal sebagai multiplier effect dalam ekonomi, terutama terhadap masyarakat kelas bawah dengan latar belakang pendidikan tergolong rendah.

Dari sisi fiskal, MBG memiliki kontribusi strategis terhadap APBN. Kementerian Keuangan melalui informasi APBN 2026 mencatat bahwa MBG menjadi salah satu kebijakan terobosan dengan nilai anggaran Rp335 triliun dan target 82,9 juta penerima manfaat.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa MBG merupakan bentuk belanja negara yang perlu dianalisis tidak hanya dari aspek biaya, tetapi juga dari potensi manfaat ekonomi berlapis.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja publik yang dirancang secara produktif dapat menciptakan multiplier effect, yaitu efek pengganda yang muncul ketika pengeluaran awal pemerintah menghasilkan tambahan transaksi, pendapatan, konsumsi, dan produksi pada sektor lain.

Multiplier effect menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pada satu sektor dapat mendorong peningkatan pendapatan pada sektor lain melalui proses perputaran ekonomi.

Dalam konteks MBG, pengeluaran pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi akan menimbulkan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, susu, tahu, tempe, dan bahan pangan lokal lainnya yang pada umumnya dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat di desa-desa. 

Permintaan tersebut kemudian menggerakkan petani, peternak, nelayan, pedagang bahan baku, dapur penyedia makanan, jasa logistik, pekerja pengemasan, hingga rumah tangga yang memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi tersebut.

Untuk itu, MBG tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas pemberian makanan kepada penerima manfaat. Program ini dapat dilihat sebagai mekanisme ekonomi yang menghubungkan belanja negara dengan sistem produksi pangan, distribusi lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Semakin tinggi keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok MBG, semakin besar pula peluang efek pengganda yang tercipta di daerah. Sebaliknya, apabila pengadaan bahan baku terlalu tersentralisasi, dikuasai oleh pemasok besar, atau bergantung pada impor, maka sebagian manfaat ekonomi akan keluar dari komunitas lokal sehingga efek penggandanya menjadi lebih lemah.

Efek pengganda pertama dari MBG dapat dilihat pada sektor produksi pangan. Program ini membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar, rutin, dan terstandar. Kondisi tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku agribisnis lokal.