Tribunners / Citizen Journalism

Revisi UU KPK, Melihat Perundang-undangan dari Hukum Primer

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental, Indonesia penganut "Civil Law System".

Revisi UU KPK, Melihat Perundang-undangan dari Hukum Primer
Ist/Tribunnews.com
Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH, Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI). 

Oleh: Dr Tengku Murphi Nusmir

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental, Indonesia penganut "Civil Law System".

Ini tidak seperti Inggris dan Amerika Serikat yang menganut "Civil Law".

Menyimak gema revisi Undang-undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tampaknya telah terkontaminasi oleh ritme politik kepentingan.

Dalam revisi UU KPK dan KUHP, yang kini menjadi isu sentral di Tanah Air, seperti ada saja penumpang gelap yang mendompleng.

Ya, semangat beropini bak pejuang keadilan membuat banyak pihak berkecendrungan memdompleng gema revisi UU KPK dan KUHP.

Berlagak ahli hukum, mereka tak mau berbicara apa sebenarnya perundang-undangan itu.

Kecenderungan saling menyalahkan membuat mereka lupa akan apa sebenarnya peraturan perundang-undangan itu, karena ada politik kepentingan atau cari muka.

Mereka lebih cenderung menyalahkan lembaga negara dan pejabat berwenang, terutama Presiden Joko Widodo.

Padahal, proses dibuatnya UU itu telah melalui prosedur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved