Angkutan Umum Terintegrasi Solusi Macet di Bandung

Djoko Setijowarno 

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

TRIBUNNEWS.COM - Kemacetan di Kota Bandung bukan lagi sekadar persoalan waktu yang terbuang, melainkan telah menjadi beban ekonomi yang nyata dengan kerugian publik mencapai Rp 12 triliun setiap tahunnya .

Masalah transportasi di Cekungan Bandung, menurut BBMA Study (2020) dan SYTRA Study (2022) menyebutkan mode share angkutan umum rendah (13,40 persen), kepadatan lalu lintas jalan sangat tinggi (VCR 0,71), kemacetan lalu lintas dengan kecepatan 18 km/jam pada jam puncak, ada kerugian publik akibat kemacetan itu Rp 12 triliun per tahun.

Baca juga: Arus Balik Long Weekend, Penumpang Whoosh Bandung-Jakarta Diprediksi Tembus 20 Ribu Orang

Modal share Metro Bandung tahun 2022, mobil pribadi (17,3 persen), sepeda motor (53,02 persen), lainnya, seperti transportasi online , antar jemput (16,55 persen) dan angkutan umum hanya 13,4 persen. Penyebab kemacetan di Bandung adalah meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bernotor pribadi, terutama sepeda motor. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020 – 2024, perbandingan populasi dan kendaraan terdaftar di tahun 2020 terdapat 2.480.464 jiwa dengan 1.747.255 kendaraan bermotor, tahun 2021 (2.452.943 jiwa dengan 1.552,747 kendaraan bermotor), tahun 2022 (2.461.553 jiwa dengan 1.551.774 kendaraan bermotor), tahun 2023 (2.506.603 jiwa dengan 1.562.689 kendaraan bermotor), dan tahun 2024 (2.591.763 jiwa dengan 1.543.521 kendaraan bermotor). Rasio 3 berbanding 5 jumlah kendaraan terhadap populasi penduduk.

Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung (2026), untuk mewujudkan sistem angkutan umum massal di Kota Bandung, (1) penyediaan akses pejalan kaki di seluruh Kota Bandung, (2) perbaikan angkutan umum berbasis jalan yang terintegrasi (tiket, fisik, lembaga), (3) peningkatan infrastruktur angkutan umum berbasis jalan (jalur khusus, halte khusus), dan 94) penyediaan angkutan massal berbasis rel (LRT, MRT). Tentunya ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (parkir, electronic road pricing /ERP, ganjil genap)

Angkutan umum yang ada

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 551/2015, Kota Bandung awalnya memiliki 5.521 armada yang melayani 38 rute trayek. Namun pada tahun 2025, jumlah armada yang aktif beroperasi menyusut drastis menjadi hanya 2.195 unit. Guna membenahi kondisi ini, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 6235-Dishub/2025 tentang Peremajaan Kendaraan, yang mewajibkan total 473 armada dari 38 trayek yang ada untuk segera diremajakan.

Layanan Trans Metro Bandung (TMB) beroperasi dari pukul 05.00 hingga 18.00 WIB dengan mengandalkan 5 koridor utama dan 2 angkutan pengumpan (feeder). Pada koridor utama, TMB melayani rute Koridor 1 Cibiru–Cibeureum (19,5 km, 8 bus, 59 halte), Koridor 2 Cicaheum–Cibeureum (12 km dan 6 bus), Koridor 3 Cicaheum–Sarijadi (10,8 km, 4 bus, 26 halte), Koridor 4 Antapani–Leuwipanjang (27 halte), dan Koridor 5 Antapani–St. Hall (20,2 km, 2 bus, 36 halte). Sementara itu, jaringan feeder dilayani oleh Feeder 1 rute St. Hall–Gunung Batu (8,35 km, 2 bus) dan feeder 2 rute Summarecon–Cibeureum (17,7 km, 4 bus, 47 titik perhentian).

Selain angkutan umum, tersedia pula layanan bus sekolah yang mengoperasikan 4 koridor. Masing-masing koridor tersebut dilayani oleh satu unit bus berukuran sedang. Jaringan rute yang tersedia meliputi Antapani – Ledeng, Leuwipanjang – Dago, Cibiru – Alun-Alun, dan Cibiru – Cibeureum.

Sistem angkutan umum di kawasan perkotaan Bandung Raya (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ditopang oleh dua moda utama, yaitu berbasis jalan dan rel. Untuk transportasi berbasis jalan, layanannya mencakup 39 rute angkutan kota (angkot) internal Kota Bandung, 80 rute angkot lintas wilayah, 5 koridor bus DAMRI, 7 koridor Trans Metro Bandung (TMB), serta 6 koridor Metro Jabar Trans (sebelumnya bernama Trans Metro Pasundan). Sementara itu, konektivitas berbasis rel dilayani oleh jaringan kereta api (KA) lokal dengan lintas utama Purwakarta – Padalarang – Bandung – Cicalengka – Garut, serta lintas komuter Padalarang – Bandung - Cicalengka.

Meskipun secara keseluruhan terdapat 27 rute feeder BRT di kawasan Cekungan Bandung, wilayah kewenangan Kota Bandung hanya mengakomodasi 12 rute. Jaringan pelayanan feeder kota ini mencakup lintas utama seperti Gempolsari – Pajajaran, Kalapa – Pusdai, Simpang Kiaracondong – Pasar Baru, serta Taman Budaya Dago – Cicaheum. Selain itu, mobilitas warga juga didukung oleh rute-rute penghubung, antara lain Ciwastra – Ujung Berung, Antapani – Ciwastra, Gedebage – Arcamanik, Gedebage – Rancanumpang, Sederhana – Cimindi, Ciumbuleuit – Wastukencana, UIN Sunan Gunung Jati – Stasiun Kiaracondong, serta Simpang Kiaracondong – Derwati – Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tantangan pengembangan

Pengembangan Trans Metro Bandung (TMB) sebagai tumpuan transportasi massal di Kota Bandung terus dibayangi tantangan kompleks sejak awal peluncurannya. Efektivitas TMB sebagai sistem transit bus kerap terbentur oleh masalah infrastruktur, keterbatasan operasional di lapangan, hingga aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Ada beberapa kendala utama dalam pengembangan Trans Metro Bandung (TMB). Pertama, ketiadaan jalur khusus ( dedicated lane ) . Berbeda dengan Transjakarta yang memiliki separator jalur sendiri, TMB harus beroperasi di jalur campuran ( mixed traffic ). Dampaknya, bus TMB kerap terjebak dalam kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi. Hal ini membuat waktu perjalanan ( travel time ) menjadi lama dan waktu tunggu di halte ( headway ) menjadi sangat tidak pasti. Faktor ketidakpastian waktu inilah yang paling sering membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi.