Tribunners / Citizen Journalism

Menag Diingatkan Tugas Utama Kemenag Bukan Hanya Soal Radikalisme

Agama dipersepsikan sebagai sumber kekacauan, dan karenanya radikalisme agama harus diperangi dan ditertibkan.

Menag Diingatkan Tugas Utama Kemenag Bukan Hanya Soal Radikalisme
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Menag Fachrul Razi dan Wamenag Zainut Tauhid bersama 600 guru madrasah mengikuti senam sehat di halaman kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019) pagi. 

Radikalisme Bukan Tugas Utama Kemenag

KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

Komposisi Kabinet Indonesia Maju mencerminkan nalar Presiden Jokowi. Untuk mengisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, presiden menunjuk Mendikbud yang bukan dari dunia pendidikan, bukan guru besar pendidikan, dan sama sekali tidak memiliki background pendidikan. Nalar serupa terjadi ketika menunjuk Jenderal Purnawirawan TNI menjadi Menteri Agama.

Presiden memimpikan sebuah ‘lompatan’ pendekatan. Jika Kemendikbud diinstali pendekatan penguasaan teknologi yang berjejaring dengan dunia industri domestik maupun global, maka Kemenag ditanami nalar militerisme. Tak heran bila wacana awal bapak Menag adalah war (perang), sehingga Kemenag menjadi war-oriented institution (lembaga berpikir perang).

Lompatan pendekatan memang berdampak pada terciptanya pola jejaring (networking). Jika Kemendikbud yang semula mengurusi dunia pendidikan dan kebudayaan merambah dunia ekonomi dan pasar, maka Kemenag yang semula mengurusi wilayah keagamaan merambah wilayah keamanan dan ketertiban. Agama dipersepsikan sebagai sumber kekacauan, dan karenanya radikalisme agama harus diperangi dan ditertibkan. Orang-orang radikal harus diamankan.

Setiap ada ‘rambahan baru’ selalu ada yang kehilangan perhatian. Kemendikbud silahkan lanjut instalasi teknologi dan bisnis ke dalam kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa sejak tahun 1960-an, radikalisme agama yang ditandai dengan merebaknya Hizbut Tahrir tumbuh subur dan bahkan ‘menyusu’ pada perguruan-perguruan tinggi. Akankah kita pura-pura lupa pada sejarah?

Realitas itu masih berlaku hingga hari ini. Kaum radikalis masih nyaman bersarang di kampus-kampus dengan memangsa mahasiswa-mahasiswa baru yang polos dan tidak punya bekal agama mumpuni.

Melalui jalur-jalur pendidikan dan pelatihan, radikalisme diindoktrinasikan sampai menjadi sebuah ideologi yang mendarang daging pada diri pengikutnya. Hanya demi mengejar proyek teknologi dan benefit di era pasar bebas, haruskah Kemendibud abai hal ini?

Memang dalam konteks ini, Bapak Mendikbud telah memberikan perspektif baru dalam melihat fenomena radikalisme. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa serta efek negatifnya, tidak saja pornografi, narkoba, pergaulan bebas, melaikan juga radikalisme dan terorisme.

Semoga ke depan, applikasi yang dijanjikannya pada bapak presiden dalam kerja 100 hari mampu menangkal efek negatif teknologi yang mau dikembangkannya 5 tahun ke depan itu.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved