Tribunners / Citizen Journalism

Dunia Startup, Ladang Kongkalikong Kaum Oligarkis

Tetapi, siapa menyangka sisi gelap komitmen presiden terhadap upaya massifikasi pertumbuhan unicorn di dunia startup ini?!

Dunia Startup, Ladang Kongkalikong Kaum Oligarkis
Istimewa
KH Imam Jazuli 

Dunia Startup, Ladang Kongkalikong Kaum Oligarkis

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Dunia Startup menjadi isu ekonomi-politik yang menarik sejak debat Capres Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2019. Tampak jelas komitmen Jokowi mendukung perusahaan-perusahaan unicorn ciptaan anak bangsa untuk meramaikan dunia startup di masa depan. Tetapi, siapa menyangka sisi gelap komitmen presiden terhadap upaya massifikasi pertumbuhan unicorn di dunia startup ini?!

Kegelisahan itu muncul sejak Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, menjadi saksi mata atas kritik Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., (Ketum PBNU). Ternyata, ekonomi bisnis berbasis teknologi digital seperti Bukalapak, Lazada, dan lainnya, menciptakan kapitalis-kapitalis baru. Ironisnya lagi, para pemain ekonomi digital ini adalah kaum oligarki yang jumlahnya hanya segelintir (Tribunnews, 27/12/2019).

Pernyataan Kiai Said ini bukan igauan di siang bolong. Sudah terbukti nyata dengan adanya kerjasama antara Grab Indonesia dan pemerintah. Grab meluncurkan kendaraan online berbasis listrik di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Bahkan, Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi) tegas mengatakan, “kami, pemerintah, tentu mendukung, seperti juga Kemenristek dan Kemenhub, melihat peluang bagus ini,”.

Luhut B Pandjaitan memastikan dukungan pemerintah terhadap Grab Indonesia sebagai industri kaum oligarkis ini. “semua harus untung, Indonesia harus untung. Bagusnya, Grab ini tetap on the track, dan pemerintah akan membantu.” Pertanyaannya, siapa yang akan dibantu pemerintah? Awalnya, Grab dituduh sebagai perusahaan asal Malaysia, tetapi lama-kelamaan terbongkar Lippo Group juga menanam modal sejak awal (Kompas, 21/3/2016).

Dukungan politik pemerintah terhadap bisnis kaum oligarki adalah kekalahan telak jamaah Nahdliyyin di dua medan; pertama, medan politik, dan kedua, medan ekonomi. Pada akhirnya, kita tidak heran lagi, mengapa NU tidak dapat jatah di kementerian rezim Jokowi-Amin atau pengingkaran janji Sri Mulyani (Kemenkeu) atas MoU yang dibuatnya bersama PBNU. Sebab, politik pemerintah sudah bersetubuh dengan bisnis kelompok oligarki.

Dengan begitu, kita jadi sadar. Isu politik berupa dukungan pemerintah terhadap pengembangan unicorn-unicorn baru di dunia startup hanya kamuflase belaka. Dunia starup tak lain hanyalah ajang kongkalikong kaum oligarki dan pemerintah. Bukan saja pada kasus Grab Indonesia, tetapi kasus serupa terjadi pada Gojek Indonesia, milik Nadiem Makarim yang sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Gojek sama dengan Grab, telah menjalin hubungan mesra dengan politik pemerintah. Kasusnya, kerjasama Gojek Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Isu yang diwacanakan pemerintah adalah manfaat berupa potensi peningkatan kepatuhan pajak dari mitra Gojek yang berjumlah 100 ribu (Detik, 8/11/ 2017).

Siapa pemilik Gojek Indonesia ini, yang diprakarsai Nadiem Makarim ini? Google Temasek mengatakan Gojek (termasuk Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka) adalah milik Singapura. Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithria Faisal Hastiadi, gerah dan mengatakan bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuh kembang perusahaan unicorn.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved