Tribunners / Citizen Journalism

Industri Kelapa Sawit Dalam Negeri dan Tantangan Perang Dagang Uni Eropa

Pendekatan konstruktif melalui diplomasi bilateral dengan negara-negara Uni Eropa juga diperlukan untuk meredakan ketegangan perang dagang

Industri Kelapa Sawit Dalam Negeri dan Tantangan Perang Dagang Uni Eropa
Sawit 

Oleh Ratnadi Hendra *)

TRIBUNNEWS.COM -- Ketegangan perang dagang antara Uni Eropa dan Indonesia diawali dengan Uni Eropa yang memberlakukan countervailing atau tarif ganti rugi sebesar 8% hingga 18% pada produk impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia.

Indonesia dianggap melakukan kecurangan dengan memberikan subsidi pada komoditas ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sehingga harganya jauh lebih kompetitif. Atas kejadian diberlakukannya countervailling tersebut, Indonesia merespon dengan menaikkan bea masuk atas produk olahan susu dari Uni Eropa dengan tarif 20-25 persen.

Uni Eropa bergeming atas respon Indonesia tersebut, puncaknya Uni Eropa mengesahkan moratorium kelapa sawit dengan Renewable Energy Directive (RED) II di tanggal 13 Maret 2019. Delegated Regulation memberikan label minyak kelapa sawit sebagai komoditas Indirect Land Use Change (ILUC) yang berisiko tinggi, yang berakibat pada biodiesel berbahan kelapa sawit tidak masuk dalam kategori energi terbarukan.

Dengan penetapan tersebut, makin memperuncing hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa Swiss, resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) pada tanggal 9 Desember 2019.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa produk kelapa sawit Indonesia telah didiskriminasikan melalui kebijakan RED II. Tak hanya sampai di situ, Pemerintah Indonesia juga melarang ekspor biji nikel mentah, dan mendorong hilirisasi pengolahan mineral dalam negeri untuk memberikan nilai tambah ekspor sebagai balasan kebijakan boikot produk kelapa sawit Uni Eropa.

Baca: Parlemen Maroko Ajak Negara Arab, Eropa dan Afrika Dukung MPR RI Bentuk Forum Majelis Syuro Sedunia

Baca: Presiden Jokowi: B30 Menghemat Rp 63 Triliun Pertamina Siap Sukseskan B30

Baca: Berhubungan Badan dengan Siswi SMA di Kebun Sawit Sambil Direkam, Pemuda Ini Dicambuk 100 Kali

Akibat perlakuan Uni Eropa terhadap kelapa sawit yang berdampak pada ekspor kelapa sawit dalam negeri, Pemerintah Indonesia mencari jalan keluar dari jebakan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit).

Untuk itu, dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB), terkait rencana aksi pemanfaatan Biodiesel atau Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk mesin atau motor diesel berupa ester metal asam lemak (minyak nabati atau fatty acid methyl esters / FAME) di dalam negeri.

Sebenarnya sudah lama Indonesia mengupayakan solusi kelapa sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan dalam negeri.

Yang terbaru, lewat Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Periode 2019, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa uji coba sudah berjalan dengan baik dari sisi performa kendaraan, monitoring, dan evaluasi yang dikerjakan oleh tim teknis.

Halaman
1234
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved