Tribunners / Citizen Journalism

Indonesia Vs Tiongkok, Siapa Menang?

“Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan,” kata founding fathers (bapak pendiri bangsa) kita.

Indonesia Vs Tiongkok, Siapa Menang?
HANDOUT
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). 

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

TRIBUNNEWS.COM - “Bila mau damai bersiaplah untuk perang,” kata Sun Tzu (544-496 SM), filsuf, jenderal dan ahli strategi perang asal Tiongkok kuno.

“Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan,” kata founding fathers (bapak pendiri bangsa) kita.

Kedua ungkapan tersebut sungguh relevan untuk menyikapi kondisi kekinian di Laut Natuna Utara, Tiongkok menyebutnya Laut China Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, yang memanas akibat “provokasi” para nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah perairan Indonesia atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan dikawal kapal patroli Tiongkok, Coast Guard. Kapal-kapal asing tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun siap tempur. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah tersebut, dengan menurunkan 600 personel TNI dan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung operasi tersebut, antara lain lima KRI, satu pesawat intai dan satu pesawat Boeing TNI AU guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo tegas menyatakan tak ada negosiasi dan kompromi soal kedaulatan wilayah Natuna. Namun, para menteri pembantu Jokowi justru seperti menari Poco-poco, maju satu langkah mundur dua langkah.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim Tiongkok sebagai teritorial mereka.

Retno menegaskan Pemerintah RI tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok dengan 9 garis putus-putus atau “nine-dash line" yang mereka buat sendiri secara imajiner.

Sikap Pemerintah RI ini didasarkan atas Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina versus Tiongkok (South China Sea Tribunal) tahun 2016.

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, memutuskan mendukung Filipina dalam pengaduannya terhadap Tiongkok, dengan menyatakan tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis di Laut China Selatan.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved