Tribunners / Citizen Journalism

Makna Harga Mati untuk Kedaulatan di Natuna

Lebih jauh lagi, tahun 1293 M., invasi Kekaisaran Tiongkok-Mongol di bawah Dinasti Yuan juga tumbang di Tanah Jawa

Makna Harga Mati untuk Kedaulatan di Natuna
Pesantren Bina Insan Mulia/Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

Makna Harga Mati untuk Kedaulatan di Natuna

Oleh : KH. Imam Jazuli, Lc.,M.A*

Membangun peradaban berdasar pada perebutan sumber daya alam dan materialisme pasti berujung pada pertumpahan darah. Tahun 1740 M., Indonesia menyaksikan seluruh etnis China dibantai di Batavia. Peristiwa sejarah bernama Geger Pecinan itu adalah efek samping dari rebutan sumber ekonomi.

Lebih jauh lagi, tahun 1293 M., invasi Kekaisaran Tiongkok-Mongol di bawah Dinasti Yuan juga tumbang di Tanah Jawa, sekaligus penanda berdirinya Majapahit. Kebesaran Kubilai Khan yang terlalu congkak dengan kekuatan militernya dipaksa bertekuk lutut. Sehingga tidak salah sejarawan menarik benang merah hubungan Geger Pecinan dan peristiwa kehancuran Kubilai Khan ini.

Sejarah masa lampau ini menjadi pelajaran penting. Sekali pun kekuatan militer Mongol jauh lebih kuat, dan ekonomi Etnis Tionghoa jauh lebih baik dari pribumi, mereka tetap kalah di Nusantara. Sejarah semacam itu tidak tertutup kemungkinan kembali terulang di zaman sekarang. Rakyat dan bangsa ini tidak pernah gentar terhadap segala gertakan pihak luar.

Di Abad 21 sekarang, politik internasional China sedang naik daun. Xi Jinping menarget kesetaraan dengan Amerika di tahun 2028-2030, setidaknya dalam bidang militer dan ekonomi. Otomatis rasa percaya diri negeri tirai bambu itu meninggi. Terlebih, di kancah politik internasional, Rusia dan China memiliki kedekatan emosional dalam melawan hegemoni Amerika.

Rasa percaya diri berlebihan tersebut menjadi alasan paling rasional Republik Rakyat Tiongkok/China (RRT) berani melawan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan bahwa China punya hak di perairan Natuna.

Berdebat soal siapa paling berhak atas perairan Natuna, dengan standar ukuran UNCLOS, menjadi kurang relevan. Tidak mungkin membicarakan suatu perkara dengan ukuran timbangan yang berbeda. Ditambah lagi, jika menimbang kekuatan militer, ekonomi dan politik internasional antara China dan Indonesia sudah tidak seimbang sejak awal.

Sementara di sisi lain, timbangan apa pun yang bersifat materialistis (ekonomi, politik, militer) selalu berakhir pada pertumpahan darah (Geger Pecinan dan kehancuran pasukan Kubilai Khan). Apalagi China hari ini berada pada puncak prestasinya, terbukti Perang Dagang melawan Amerika berakhir seri.

Penulis mengapresiasi ketegasan PBNU mengeluarkan maklumat tertanggal 6 Januari 2020. Aura nasionalisme PBNU dalam mengeluarkan maklumat jauh lebih kental dibanding Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang kesannya ciut karena kalah alutsista militernya. Bahkan, Menhan kalah tegas dibanding Menlu, Retno Marsudi, yang mengemukakan empat argumen dalam menolak klaim China.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved