Menguji Ambisi Fiskal Purbaya: Menghadirkan Keadilan Ekonomi Berdasarkan Pancasila

Yohanis Elia Sugianto

Imam Katolik 

Asal Dobo, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 

Imam Keuskupan Agung Merauke serta kandidat Master Filsafat di STF Driyarkara.

Yohanis Elia Sugianto ditahbiskan sebagai imam Katolik pada 29 Januari 2022 oleh Uskup Petrus Canisius Mandagi MSC di Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius Ambon. 

Ia termasuk dalam kelompok terakhir yang ditahbiskan oleh Uskup Mandagi sebelum masa tugasnya berakhir di Keuskupan Amboina.

Ia dikenal sebagai seorang pemikir yang aktif dalam diskursus publik, terutama dalam bidang filsafat dan etika sosial. 

“Jangan rakyat kecil terus yang jadi korban. Kita akan serius kejar penunggak pajak besar, termasuk korporasi dan individu superkaya... Uang sebanyak itu bisa kita gunakan untuk program rakyat. Jangan sampai menguap begitu saja karena permainan wajib pajak nakal... Kesejahteraan rakyat tidak bisa ditawar.   Pajak memang penting, tapi rakyat juga harus merasakan hasilnya.”

(Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan; Disampaikan dalam kesempatan keterangan pers, 10 September 2025 di Jakarta)

Sejak dilantik pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memancarkan sinyal kebijakan fiskal yang berani dan ekspansif. Dengan target pertumbuhan ekonomi ambisius hingga 8 persen—yang sering ia sebut sebagai "Sumitronomics"—rezim fiskal baru ini secara nyata berpindah dari pendekatan konservatif. Keberanian tersebut, yang dimanifestasikan melalui rencana injeksi dana besar dan stimulus yang masif, harus diuji bukan hanya berdasarkan teori ekonomi klasik, tetapi juga keharusan fundamental konstitusi: asas-asas Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi kompas moral dan arah ideal bagi setiap kebijakan ekonomi yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan nasional.

Landasan Filosofis: Dari Pragmatisme Utilitarian Menuju Keadilan Sosial

Pendekatan fiskal Purbaya yang cenderung agresif sangat dipengaruhi oleh Pragmatisme. Menurut John Dewey sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Democracy and education: An introduction to the philosophy of education, kebenaran suatu tindakan dari konsekuensi praktisnya—dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Segala risiko, termasuk potensi depresiasi Rupiah, dianggap sebagai harga yang pantas dibayar demi hasil yang terlihat.

Secara etika, dorongan untuk mencapai PDB 8% memiliki akar pada Utilitarianisme (Friedman, 1968: 1-17), yang dianut oleh John Stuart Mill. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan atau utilitas terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ini diterjemahkan sebagai maksimisasi pertumbuhan ekonomi, yang secara hipotesis akan menciptakan lapangan kerja massal, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan.

Namun, bingkai Pancasila menuntut kebijakan untuk bergerak melampaui perhitungan Utilitarian yang semata-mata kuantitatif. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan tidak boleh berdiri sendiri; ia harus beriringan dengan pemerataan dan keadilan distributif.

Pancasila dan Keadilan: Keadilan sosial menolak pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh segelintir elite atau sektor tertentu. Jika injeksi dana besar (Rp 200 triliun) hanya mengalir ke korporasi besar tanpa mekanisme yang efektif dan tegas untuk menjangkau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan tersebut melanggar prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Intinya, asas Pancasila menuntut kebijakan yang menciptakan pertumbuhan yang inklusif, bukan sekadar pertumbuhan tinggi.