Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Fenomena Neo Khowarij NU dan Khittoh 1926

Gagasan kembali ke Khittah 1926 dari segelintir internal Kyai NU adalah gagasan ideal.

Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon 

Fenomena Neo Khowarij NU dan Khittoh 1926
Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Dari Muktamar ke Muktamar, topik yang selalu hangat dibicarakan adalah kembalinya Nahdlatul Ulama (NU) pada Khitthah 1926. Setelah musim Corona sulit diprediksi kapan berakhir, sementara ritual demokrasi (Pilkada) dimungkinkan terus berjalan, pembicaraan "kembali ke Khitthah" menyeruak lagi.

Pertanyaan paling mendasar, apakah spirit kembali ke Khitthah '26 relevan dan kontekstual dengan kebutuhan umat? Apakah ormas NU dalam wajah mutakhirnya gagal memberikan pelayanan dan kebutuhan bagi bangsa dan negara?

Fathoni dalam "Perjuangan NU Kembali ke Khitthah 1926" menulis bahwa tujuan utama kelompok yang ingin arah perjuangan NU sebatas 'Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah (Organisasi Sosial-Keagamaan) bermula sejak 1952, ketika NU memutuskan terjun ke dunia politik. Gagasan itu kembali bergulir tahun 1971, 1979, 1983, dan kini tahun 2020.

Prof. Dr. Rahmat Wahhab (Ketua Komite Khitthah 1926) memberikan pandangan baru tentang mendesaknya NU kembali ke Khitthah. Menurutnya, Komite ini dibentuk paska Muktamar NU di Jombang, 2015. Ketika praktik Pemilihan pemimpin sudah betul-betul keluar dari jalur AD/ART, didominasi Politik Uang, dan dikoptasi oleh pengaruh partai politik, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Visi utama Komite Khitthah 1926 adalah mengembalikan NU ke jalan yang lurus sebagai Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah.

Pengaruh politik kekuasaan yang mendominasi dalam tubuh ormas NU dan kiyai-kiyai NU mengalahkan cita-cita luhur politik kebangsaan. Dampaknya, menurut Rahmat Wahhab, NU dikritik dari pihak internal dan direndahkan oleh pihak eksternal. Para kiyai-politisi NU bagi orang dari luar NU dinilai dengan nominal, sudah bisa dihargai dengan uang. Bahkan, Prof. Dr. Rahmat Wahhab menyebut salah satu nama politisi senior di pentas nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang sering silaturahmi pada kiyai-kiyai NU.

Dalam hemat penulis, gagasan kembali ke Khitthah 1926 dari lingkungan internal segelintir kiyai NU sendiri adalah gagasan ideal namun tidak kontekstual. Apalagi sampai menyudutkan PKB dan menilainya dengan sinis, karena dianggap terlalu mendominasi dalam tubuh NU. Padahal, PKB adalah anak kandung NU itu sendiri.

Cita-cita memisahkan perjuangan dalam dimensi sosial dari dimensi politik, atau sebaliknya, tidaklah mudah. Jarak pemisah antara sosial dan politik hanyalah jarak imajiner. Konseptual. Teoritis. Tidak memiliki wujud materialnya dalam keseharian hidup. Seperti perbedaan antara api dan panas atau dingin dan salju hanya di atas kertas. Sementara dalam kenyataannya, dua yang berbeda itu manunggal.

Salah satu buktinya adalah ketika Prof. Dr. Rahmat Wahhab mengkritik Banser yang berada di bawa NU, tiba-tiba "keceplosan" mengidealkan Front Pembela Islam (FPI). Rahmat Wahhab menyebut apa yang dulu pernah dilakukan oleh Banser kini diambil alih oleh FPI. Artinya, ia mengharapkan Banser memainkan peran sosial-politik seperti FPI.

FPI sendiri yang dibayangkan "ideal" bukan Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah, yang dimimpikan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai Komite Khitthah 1926. Bukti paling mutakhir adalah Pilpres 2019 yang silam, ketika dukungan kelompok simpatisan FPI berada di kubu Prabowo-Uno, sementara NU berada di kubu Jokowi-Amin.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved