Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Tak Perlu Lagi Militerisme di Tanah Papua

Tembak-menembak masih terjadi, tingkat kecurigaan antara masyarakat semakin tinggi, dan akhirnya berimbas pada persoalan ideologi.

Istimewa
Dr. Filep Wamafma, SH, CN, M.Hum. 

Oleh: Dr. Filep Wamafma, SH, CN, M.Hum
Anggota DPD RI dari Papua Barat dan Ketua Pansus Papua DPD RI

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini, Polri dan TNI membantah melakukan pendekatan militer di Tanah Papua

Melalui Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, Polri dan TNI membantah informasi yang mengatakan bahwa TNI dan Polri menggunakan pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan Tanah Papua

Pernyataan ini mengejutkan karena menurut Beni Sukardis, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI), pendekatan militer yang dijalankan pemerintah pusat di Papua tidak akan berhasil menciptakan kedamaian. 

Pendekatan tersebut tidak berhasil sama sekali menciptakan situasi kondusif di Papua

Sementara itu, Aminuddin al Rahab, seorang Peneliti di ELSAM, Jakarta dan Inisiator Pokja Papua yang mendalami masalah hak asasi manusia dan militer serta politik lokal, dengan spesialisasi masalah separatisme dan gerakan perlawanan di Papua, menulis secara tegas mengenai operasi-operasi militer di tanah Papua sejak masa ABRI. 

Semua kisah operasi militer itu tentu saja menyisakan pertanyaan tentang penegakan HAM di Papua.  

Di tahun 2015, Natalius Pigai, yang waktu itu menjadi salah satu Komisioner Komnas HAM, menyebutkan bahwa sejak Desember 2014 terjadi kasus penembakan yang merupakan akibat dari pendekatan militeristik, yaitu penembakan di Kabupaten Paniai (Desember 2014), penembakan di Kabupaten Yahukimo (20 Maret 2015), penembakan di Kabupaten Dogiyai (Juni 2015), kasus amuk massa di  Tolikara (17 Juli 2015), dan penembakan di Kabupaten Timika (Agustus 2015).

Selepas itu, di tahun 2019, rencana kebijakan pemerintah memekarkan Papua, diperdebatkan oleh Ketua Sinode Gereja Kingmi, pendeta Benny Giay, yang merasa khawatir dengan adanya penambahan pasukan militer di wilayah baru yang bisa menciptakan lagi konflik berkepanjangan. 

Pada Oktober 2020, tulisan dari Tangguh Chairil dan Wendsney A. Sadi (2020) yang berangkat dari peristiwa serangan di Nduga terhadap 31 pekerja konstruksi, yang menurut aparat keamanan Indonesia dikatakan bahwa serangan tersebut diatur oleh Egianus Kogoya, pemimpin sayap bersenjata OPM di Nduga, maka pemerintah pusat pun mengirimkan 154 tentara dan polisi untuk memulihkan keamanan. 

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved