Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

BUMN yang Sehat

Atau seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dan job creation.

Tribunnews.com/Reynas Abdila
Menteri BUMNl Erick Thohir. 

Oleh M. Muchlas Rowi
Dosen di Institut Bisnis Muhammadiya (IBM) Bekasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ada strategi hebat yang akan dilancarkan Kementerian BUMN untuk memperkuat performa perusahaan-perusahaan BUMN. Kementerian BUMN akan memperkuat peran komisaris di perusahaan milik negara pada 2021 mendatang.

Tentu saja upaya tersebut tidak bisa kita pahami hanya sebatas dalam konteks bagaimana menempatkan orang per orang dalam pos-pos perusahaan BUMN. Tapi lebih bagaimana membangun perusahaan BUMN dengan visi yang jelas dan jauh ke depan.

Saya langsung teringat dengan ungkapan Menteri Erick Thohir dalam sebuah kesempatan wawancara di sebuah stasiun televisi di awal kepemimpinan pria kelahiran Jakarta, tahun 1970 ini.

Baca juga: Bagus Kahfi dan Brylian Aldama ke Eropa, Siapa Pemain Lain Garuda Select yang Menyusul?

Menurutnya, dari sekian model tata kelola yang bisa kita adopsi untuk membangun bisnis atau institusi apa pun adalah dunia olahraga, terutama sepakbola.

Sebagai orang yang pernah juga aktif di dunia sepakbola, saya pun langsung paham apa yang ia maksudkan. Bahwa ketika membangun sebuah klub atau institusi bisnis, maka kita butuh strategi yang jitu, tim yang kompak, dan tujuan (goal) yang jika meminjam istilah George T. Doran, specific, measurable (terukur) achievable (dapat dicapai), relevant, dan time-based (tenggat wakti) atau S.M.A.R.T.

Dalam konteks inilah, upaya penguatan komisaris BUMN bisa kita pahami. Bahwa langkah tersebut sejatinya untuk menyelaraskan strategi, tim, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementrian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Atau seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dan job creation.

Dalam konteks strategi, penguatan posisi komisaris memang mutlak dilakukan. Pasalnya, peran komisaris seperti tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada para direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan, belum berfungsi secara maksimal (pasal 31).

Begitu juga terkait kewenangan para komisaris dalam membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya (pasal 70 ayat 1) juga belum maksimal.

Baca juga: Jasa Marga Akui Ada Perbaikan CCTV saat Bentrokan Polisi dan Pengikut HRS di Tol Cikampek

Kabar baiknya, selain memperkuat peranan komisaris, BUMN juga akan mengadopsi struktur tata kelola dan manajemen risiko bank BUMN ke perusahaan pelat merah lainnya. Ini penting, agar tata kelola dan manajemen risiko seluruh BUMN lebih baik ke depan.

Kita memang tahu, jika manajemen risiko di perbankan sangat ketat. Dan tentu saja itu berbeda dengan BUMN sektor lain.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved