Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Mental Korup dan Revolusi Mental

Praktik korupsi sudah jauh lebih lama terjadi, hingga dalam kaitan normatif struktural di sebuah negara, dibutuhkan berbagai peraturan mencegahnya.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari P Batubara di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

OLEH : DWI MUNTHAHA, Peneliti di Bhuminara Institute, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

Dwi Munthaha, peserta Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, menyimpulkan Omnibus Law bisa menimbulkan dampak kompleks.
Dwi Munthaha, peserta Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, menyimpulkan Omnibus Law bisa menimbulkan dampak kompleks. (Koleksi Pribadi Dwi Muntaha)

"SAYA kira pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari mental. Jadi mau sebagus apa sistem, seketat apa sistem, kalau mentalnya udah bobrok ya tetep aja korup, ya," kata Juliari Batubara di momen Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2019.

Menjelang perayaan hari yang sama setahun setelah itu, Juliari Batubara menjadi tersangka kasus bantuan sosial (Bansos) Covid -19. 

Apa yang diucapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia itu menjadi kenyataan. Mentalitas yang disebut juga menyasar pada dirinya sendiri.  

Saat itu dia menyebutkan perlunya perubahan mental, frasa ini mengingatkan kita pada Revolusi Mental yang pernah diucapkan Presiden Joko Widodo kala mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden di 2014.

Di sebuah koran nasional, Joko Widodo menulis pandangan kritisnya  tentang mentalitas korup dan beberapa permasalahan lain  yang mengancam eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Apabila kita gagal melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa (Joko Widodo,2014).

Korupsi sebagai virus yang mengancam hidup sebuah bangsa, pada kenyataan memiliki tautan sejarah panjang di negeri ini,  bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan. 

Penguasa-penguasa feodal masa lalu di nusantara, meletakkan korupsi dengan terminologi saat ini, sebagai bagian dari kekuasaanya.  

Saat pemerintahan kolonial mengambil alih kekuasaan, korupsi tetap tumbuh subur berkelindan dengan kepentingan penguasa-penguasa feodal lokal. Dari sanalah korupsi menjadi bagian budaya kekuasaan.

Halaman
1234
Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved