Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Calon Kapolri

Sentimen Agama Calon Kapolri

Di media sosial juga menggelinding soal agama yang dianut calon Kapolri yang non-muslim dinilai sebagai penghalang sebagai Kapolri.

Tribunnews/Jeprima
Calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery melakukan konferensi pers usai menjalani fit dan proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kapolri di lobi Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021). DPR RI akan mengumumkan terpilih dan tidaknya calon Kapolri baru di Rapat Paripurna selanjutnya. Tribunnews/Jeprima 

Oleh Syamsuddin Radjab

Pengajar Pascasarjana Universitas Pancasila dan UIN Alauddin Makassar

TRIBUNNERS - Hari ini, Rabu (20/1/2021) calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan pemaparan misi visi dan pendalaman di hadapan Komisi III DPR RI.

Akhirnya semua fraksi mengambil keputusan menyetujui usulan calon Kapolri yang diajukan Presiden. Tinggal menunggu pelantikan resminya oleh Presiden Jokowi.

Uji kelayakan tersebut merupakan rangkaian agenda yang dilakukan oleh DPR sejak Kamis lalu dengan melakukan rapat dengar pendapat beberapa lembaga negara seperti PPATK, Kompolnas dan pembuatan makalah.

Baca juga: Jadi Kapolri, Komjen Listyo Sigit Siap Tampung Lulusan Madrasah Aliyah Menjadi Personel Polri

Dapat dipastikan Komjen Pol Listyo Sigit akan melenggang sebagai Kapolri ke-25 memimpin lembaga kepolisian yang beragama Kristen Protestan selain mantan Kapolri ke-7 Jenderal Pol Widodo Budidarmo dan Kapolri ke-3 Jenderal Pol Soetjipto Danoekoesoemo yang mengkonversi agamanya menjadi Kristen tahun 1981.

Peta dukungan parlemen sejatinya sudah dapat dipastikan akan mutlak menyetujui bukan saja karena didominasi partai koalisi pemerintah tetapi belum ada sejarahnya parlemen menolak usulan calon Presiden.

Namun, kita memiliki catatan seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR namun tidak dilantik menjadi kapolri seperti dalam kasus Budi Gunawan.

Baca juga: Kirim Surat ke Pimpinan DPR, Komisi III Berharap Komjen Listyo Sigit Cepat Dilantik Jadi Kapolri

Ketentuan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 lebih bersifat administratif prosedural dalam memberikan persetujuan atas usul Presiden.

Persetujuan tersebut dimaksudkan sebagai check and balance kekuasaan lembaga negara antara DPR dan lembaga Presiden dalam pengisian jabatan publik lembaga negara sehingga hak prerogatif Presiden tidak dikenal lagi kecuali jabatan menteri.

Halaman
1234
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved