Tribunners / Citizen Journalism

KiSSNed Soroti Tiga Pasal Kontroversial Dalam RKUHP

KiSSNed harap DPR mencabut pasal 353, 354 dan 273 RKUHP ini, karena jelas sangat berpotensi mengekang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan RKUHP di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). Aksi tersebut untuk menolak draf RKUHP yang memuat pasal-pasal problematik, dengan mendesak Presiden Jokowi untuk membuka draf terbaru RKUHP. Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (KiSSNed) soroti pasal-pasal dalam draf RKUHP yang dapat menimbulkan kerancuan di masyarakat, beberapa pasal bahkan berpotensi untuk membungkam demokrasi di Indonesia. Warta Kota/Henry Lopulalan 

KiSSNed Soroti Tiga Pasal Kontroversial Dalam RKUHP

oleh:  Erlangga Abdul Kalam, Koordinator Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (KiSSNed)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (KiSSNed) soroti pasal-pasal dalam draf RKUHP yang dapat menimbulkan kerancuan di masyarakat, beberapa pasal bahkan berpotensi untuk membungkam demokrasi di Indonesia.

Tiga tahun Rencana Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) berhenti dibahas, kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali kebut revisi RKUHP.

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Eddy Omar Sharif Hirairej menyampaikan bahwa penargetan revisi keseluruhan RKUHP akan diselesaikan pada bulan ini, adapun target pengesahan RKUHP nya dilaksanakan pada bulan Juli. Hal itu disampaikan pada Rabu, 22/06/2022.

Seperti diketahui draf RKUHP sendiri mendapat banyak catatan, karena pasal yang terkandung di dalam draf tersebut cenderung merugikan masyarakat.

Total draf RKUHP itu berjumlah 600 pasal, RKUHP itu juga mengatur 14 isu yang sangat krusial.

Adapun beberapa pasal dalam draf RKUHP yang kini menjadi sorotan masyarakat di antaranya adalah pasal yang mengatur tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara dan Demonstrasi.

Baca juga: Norma RKUHP Dianggap Batasi Kebebasan Berpendapat, PKS Minta Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Hal itu terjadi karena pasal-pasal tersebut sangat populis, erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan.

Pasal pertama yang kontroversi adalah pasal 218 RKUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Berikut redaksi pasal 218 RKUHP yang tertulis:

Halaman
1234

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved