Tribunners / Citizen Journalism

Sketsa Hukum Pemilu Indonesia

Mendiskusikan hukum dalam konteks tatanan konstitusional bernegara tidak akan terlepas dari politik

Editor: Eko Sutriyanto
dok pribadi
Benny Sabdo 

Oleh Benny Sabdo *)

JAKARTA - Mengapa sketsa? Dalam sebuah karya seni, sketsa adalah goresan gambar yang belum selesai.

Sebuah sketsa memiliki tujuan, merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman.

Hukum pemilu merupakan horison baru dalam ilmu hukum Indonesia.

Belum banyak kajian yang menyelidiki tentang hukum pemilu. Secara konseptual pemikiran hukum pemilu masih minimalis.

Karena itu, upaya membentangkan kajian hukum pemilu di Indonesia sangat ditunggu oleh para sidang pembaca.

Saya kebetulan menggeluti ilmu hukum tata negara. Hukum tata negara itu unik dibandingkan dengan bidang hukum lain.

Baca juga: KNPI Harap Pemuda Indonesia Aktif Cegah Polarisasi di Pemilu 2024

Mendiskusikan hukum dalam konteks tatanan konstitusional bernegara tidak akan terlepas dari politik.

Menurut J. Barents, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik itu seperti tulang dengan daging, saling mengisi dan menopang satu sama lain.

Selanjutnya, secara idiologis saya dekat dengan pemikir hukum Profesor Sri Soemantri, yang mendekati kajian hukum tata negara dalam perspektif politik. Masalah konstitusi bukan sekadar bernuansa hukum, melainkan tidak terlepas dari pertarungan kepentingan politik.

Eksistensi Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu merupakan langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia.

Halaman
1234

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved