Tribunners / Citizen Journalism

Mitos Negara 'Darurat' Subsidi BBM

Rencana pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mencerminkan spirit ekonomi kerakyatan,

Editor: Daryono
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Kawasan Jakarta Pusat, Selasw (30/8/2022). 

Oleh: Riyanda Barmawi, Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan PB HMI

TRIBUNNEWS.COM - Nyanyian tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) membebani keuangan negara lagi di orkestrasi pemangku kebijakan. Nyanyian seperti ini menjadi siklus musiman tatkala harga minyak di pasar global mengalami guncangan, sehingga dinilai rasional jika harga BBM diputuskan naik.

Presiden Joko Widodo bukan orang pertama yang menggunakan narasi ini untuk melegitimasi rencana yang kurang populis. Rezim sebelum-sebelumnya juga memakai cara yang kurang lebih sama.

Ada semacam insinuasi kedaruratan (force majeure) hendak dibangun sehingga bisa jadi dasar pertimbangan dalam memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. Alam pikiran publik terus dibenturkan dengan narasi-narasi bahwa, jika harga BBM bersubsidi masih tidak diputus naik maka ancaman force majeure terhadap keuangan negara bisa menjadi nyata. Cara semacam ini bukan tanpa masalah. Mereduksi beban keuangan negara pada persoalan subsidi jelas bukan pikiran yang bijak.

Masalahnya, pada era pasar bebas (neoliberalisme) ini, perekonomian dibayang-bayangi force majeure. Krisis yang datang silih berganti, toh sering dianggap sebagai kenormalan ekonomi, meskipun biasanya yang terkena dampak masyarakat berpendapatan rendah.

Baca juga: Amankan Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM, Polres Jakarta Pusat Kerahkan Ratusan Personel

Sehingga kurang tepat kalau persoalan subsidi seakan menjadi kambing hitam yang bisa membawa konsekuensi krisis kronis bagi keuangan negara.

Mereduksi persoalan beban keuangan negara dengan kebijakan subsidi pada akhirnya mengaburkan problem kronis dalam sistem yang eksploitatif.

Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan bahwa subsidi BBM cenderung dinikmati golongan masyarakat mampu dan super kaya (crazy rich). Sedangkan masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama justru menikmati sedikit. Ini menunjukkan jika persoalan utama yang mesti diselesaikan negara adalah memecahkan masalah disorientasi dalam redistribusi subsidi BBM.

Fakta ini menunjukkan kalau yang menjadi masalah utama di sini bukan kebijakan subsidinya, melainkan skema distribusi yang bermasalah yang seharusnya dibenahi.

Spirit Neoliberalisme

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved