15 Tahun Gaji DPR Tak Pernah Naik, Isu Rp100 Juta Itu Keliru

Adies Kadir

Adies Kadir adalah seorang politikus senior Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. 

Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dan telah menjadi anggota DPR sejak tahun 2014.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan isu terkait kenaikan gaji anggota DPR RI tidaklah benar.

Justru, Adies mengungkapkan, sudah lebih dari lima belas tahun gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan.

Saya kira perlu diluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di ruang publik.

Perlu kami pertegas, sudah hampir 15 tahun gaji anggota DPR RI sama sekali tidak ada kenaikan.

Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta perbulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan.

Adies menjelaskan, adapun uang seratus juta rupiah yang diterima para anggota DPR RI saat ini, itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.

Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. 

Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru.

Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru.

Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini

Adies juga mengatakan, gaji anggota DPR RI bisa dikatakan terbilang kecil, jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa.

Dan sama saja dengan Lembaga Negara lain nya.

Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. 

Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tinggi, mereka bisa di atas Rp70 jutaan. 

Bicara beban tugas, jelas kami semua mempunyai tugas yang berat dan kompleks. 

Tapi, bukan itu persoalannya karena sejak awal kami niatnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. 

Kami berterima kasih atas berbagai kritikan dan masukan dari publik termasuk soal isu gaji ini.

Tapi, kami perlu luruskan bahwa isu itu tidaklah benar

Latar Belakang Isu Kenaikan Gaji DPR

Isu kenaikan gaji anggota DPR RI mencuat setelah unggahan viral di media sosial, khususnya TikTok, menyebutkan bahwa gaji anggota DPR mencapai Rp3 juta per hari atau sekitar Rp90–100 juta per bulan.

Klaim ini memicu reaksi publik yang mempertanyakan keadilan dan transparansi di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Namun, pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, segera memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota DPR.

Yang terjadi sebenarnya adalah penyesuaian fasilitas, khususnya terkait tunjangan perumahan.

Fakta Utama di Balik Isu:

Rumah dinas anggota DPR untuk periode 2024–2029 dihapus.

Sebagai gantinya, anggota DPR menerima kompensasi uang tunjangan rumah sekitar Rp50 juta per bulan.

Total pendapatan anggota DPR terdiri dari gaji pokok (sekitar Rp4–5 juta) dan berbagai tunjangan seperti jabatan, kehormatan, fungsional, transportasi, dan perumahan.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa angka Rp100 juta bukan gaji, melainkan akumulasi dari berbagai tunjangan.

Isu kenaikan gaji DPR bukan berasal dari perubahan gaji pokok, melainkan dari penghapusan rumah dinas dan penggantian dengan uang tunjangan rumah. 

Meski secara teknis bukan kenaikan gaji, total take-home pay anggota DPR memang meningkat, sehingga memicu kritik dan sorotan publik.

Profil Singkat Adies Kadir

Lahir: 17 Oktober 1968, Balikpapan, Kalimantan Timur

Pendidikan:

S-1 Teknik Sipil – Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

S-1 & S-2 Hukum – Universitas Merdeka Surabaya & Malang

S-3 Ilmu Hukum – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Karier Politik:

Mantan Ketua Fraksi Golkar DPR RI

Ketua Umum Ormas MKGR

Pernah menjabat di DPRD Kota Surabaya