Komisi XI DPR RI Dukung Target Ekonomi Prabowo, Harus Realistis dan Terukur

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menegaskan pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo Subianto tahun 2026. Menurutnya, target tersebut mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Hanif mengingatkan, pertumbuhan ekonomi jangan berhenti sebagai angka statistik semata, melainkan harus benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, tapi harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Politisi PKB itu menyebut, target boleh ambisius namun harus realistis, terukur, dan berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu, Komisi XI siap menjadi mitra strategis pemerintah: mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo sekaligus mengawal secara kritis agar janji pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat.

Hanif menilai, pertumbuhan 5,4 persen yang ditargetkan pemerintah tak akan tercapai jika hanya memakai pola lama. Diperlukan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja berkualitas, hilirisasi konsisten, dan pemangkasan birokrasi agar investasi lebih lancar.

“Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien,” jelasnya.

Baca juga: Hanif Dhakiri Pastikan PKB Dukung Penuh Target Ekonomi Presiden Prabowo Tahun 2026

Ia juga menekankan inflasi rendah harus diiringi harga kebutuhan pokok yang terkendali. “Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang,” tambahnya.

Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah menurut Hanif sangat penting untuk menjaga daya beli rakyat. Target Rp16.500/USD dinilai realistis, namun pemerintah diminta mencegah gejolak ekonomi global yang bisa memengaruhi kurs.

Hanif juga menyoroti bonus demografi yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah disebut perlu memperluas lapangan kerja formal lewat industrialisasi, digitalisasi, serta dukungan UMKM agar generasi muda tidak terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah.

Target menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol juga dipandangnya sebagai ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tak hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus mendorong pemberdayaan desa, akses modal, hingga keterhubungan dengan dunia kerja produktif.

“Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat,” pungkas Hanif.

Baca juga: DPR RI Targetkan Revisi UU Haji Segera Selesai di Masa Sidang I 2025-2026