Delapan Jam Prabowo di Beijing dalam Optik Diplomasi Kontemporer

Justin Djogo M.A, MBA  

Direktur Kajian Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar 

Politisi 

Caleg Partai Golkar untuk DPR RI Periode 2019

TRIBUNNEWS.COM - Kehadiran Presiden Prabowo yang duduk dan berdiri sejajar dengan “Tiga Naga dari Timur”: Presidence Xi Jin Ping, Presiden Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Yong Un, dalam peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing pada 3 September 2025 lalu, merupakan sinyal optik bernilai tinggi.

Beijing menata perayaan dengan gaya V-Day: panggung sejarah sekaligus pameran teknologi militer dan  tampilan arsenal (kumpulan persenjataan)  Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA).  

Mulai dari rudal balistik antarbenua (DF-41), rudal hipersonik DF-17 hingga drone tanpa awak “Robot Wolf” yang   sudah dipersenjatai dengan senapan serbu standar terbaru Tiongkok: QBZ-191.  

Tak lupa, truk raksasa sepanjang 20-22 meter dengan 16 roda  untuk membawa kepala rudal nuklir (warhead). Hanya melihat ukuran truknya saja, kita bisa membayangkan besarnya kepala rudal nuklir Tiongkok.
 
Media arus utama sedunia mendokumentasikan secara detail tampilan arsenal Tiongkok, plus komposisi tamu-tamu negara ya g hadir.   Reuters, AP, dan ABC menyebut kehadiran 26 pemimpin negara; di barisan depan tampak Xi, Putin, Kim Jong Un, dan Presiden Prabowo. 
 
Tetapi, menarik untuk “membaca” makna kedatangan Presiden Prabowo yang —meminjam istilah Sekretariat Kabinet— dalam “durasi kunjungan sekitar delapan jam” ke parade besar di Lapangan Tiananmen itu. Presiden Prabowo datang, nonton parade, rapat singkat dengan Presiden Xi dan Presiden Putin di sana, lalu pulang malam itu juga ke Jakarta.  

Mengapa hanya delapan jam? Bagaimana AS dan Jepang memandang kedatangan para kepala negara “Timur” ke Beijing (termasuk kedatangan presiden kita) dalam perayaan  kemenangan Tiongkok dari kolonialisme Jepang itu? Akankah ada dampaknya bagi Indonesia?
 
Jawaban resmi Jakarta atas kehadiran Presiden Prabowo ke Beijing meski tanah air sedang digoyang demo: untuk menjaga dan memperkuat investasi ekonomi strategis dengan Tiongkok dan Rusia. Khususnya saat kawasan perlu stabilitas.  

Alasan kedua: momentum geopolitik. Menolak hadir bisa dibaca sebagai jarak politik terhadap Beijing —sebuah sinyal yang berisiko terhadap kepentingan energi, mineral kritis, EV supply-chain, hingga pembiayaan infrastruktur. Sebaliknya, hadir terlalu lama juga dapat ditafsirkan sebagai condong ke orbit Beijing - Moskow. 
 
Memaknai Kehadiran 8 Jam 
 
Secara umum, kehadiran Presiden Prabowo ke Beijing yang hanya 8 jam, bisa dimaknai sebagai berikut. 

Pertama, menunjukkan bahwa Indonesia baik-baik saja, terkait “timing domestic” Indonesia yang masih diwarnai demo nyaris se-Indonesia.  

Hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia mampu mengatasi persoalan domestik, sehingga tetap bisa tampil di panggung internasional tanpa muka tertunduk. 
 
Terkait anggapan di atas, South China Morning Post (SMP) membaca kehadiran singkat Presiden Prabowo ke Beijing, dengan analisa sebagai “tightrope walk”—berjalan di tali diplomatik— di tengah riuh politik domestik.  

Tightrope walk dalam arti kiasan: berada dalam situasi sulit yang membutuhkan kehati-hatian ekstrem, karena   kesalahan sekecil apapun dapat berakibat buruk atau kegagalan.  

Maka, para pejalan tali harus memiliki keseimbangan, kelincahan, dan kontrol tubuh yang luar biasa, serta fokus dan disiplin mental yang tinggi.  
 
Kedua, ada juga yang yang menyebutnya sebagai format “hit-and-run diplomacy” alias menjaga kehadiran internasional tanpa menimbulkan kesan abai pada rumah sendiri. Kehadiran yang dimaknai sebagai sinyal ke audiens eksternal, bahwa amanat utama presiden tetap di dalam negeri. 
 
Narasi resmi pemerintah juga menekankan “kunjungan singkat yang bermakna,” mempertebal framing tugas, bukan plesir. Dalam kacamata intelijen strategis, ini mereduksi peluang eksploitasi narasi: lawan politik sulit menuding “menghabiskan waktu pesta di Beijing” ketika lognya hanya beberapa jam.
 
Ketiga, menjaga ruang komunikasi dengan semua pihak, tanpa framing keterikatan pada pihak tertentu. Dalam hal ini: Jakarta berkarib dengan Tiongkok dan Rusia, sambil  menghindari framing keterikatan pada arsitektur kontra-Barat. Lagi-lagi, durasi kehadiran adalah instrumen pesan. 
 
Optik kursi barisan utama punya nilai politik. Setkab menyatakan Indonesia mendapat kehormatan duduk di deret depan. Itu mengirim dua pesan: Beijing menghargai Jakarta sebagai mitra prioritas, dan Indonesia—ekonomi besar ASEAN—mampu berbicara ke semua kubu. Dalam dunia serba kamera, penempatan kursi adalah semiotika kekuasaan. 
 
Keempat, dari sisi intelijen, “kunjungan sangat singkat” mengurangi permukaan risiko. Pengamanan long stay di kota besar yang menjadi pusat perhatian global selalu memunculkan vektor ancaman: kerumunan, rute, dan kebocoran jadwal.  

Dengan jadwal rapat dan rute yang ketat, tim Paspampres dan counterpart Tiongkok bisa merancang pengawalan lebih deterministik, mengurangi waktu tak terstruktur yang paling rawan. 
 
Keenam, gambaran mengenai arah hubungan ke depan. Indonesia berkepentingan menjaga lintasan ganda: akses modal dan pasar Tiongkok, sekaligus kerja sama keamanan dengan mitra lain di kawasan Indo-Pasifik.