Etika Jadi Haluan Ketatanegaraan

Edhie Baskoro Yudhoyono

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029

Profil 

• Lahir pada 24 November 1980 di Bandung, Jawa Barat.
• Seorang politikus Indonesia dan putra bungsu dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
• Anggota DPR RI sejak 2009, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur VII
• Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (2013–2015)

Pendidikan

• Curtin University, Australia: Bachelor of Commerce in Finance and E-Commerce
• Nanyang Technological University, Singapura: Master of Science in International Political Economy
• Institut Pertanian Bogor (IPB): Doktor Manajemen Bisnis, lulus dengan predikat cum laude dan IPK 4.0

TRIBUNNEWS.COM - Saya mendorong penguatan etika dalam sistem ketatanegaraan melalui kajian substantif yang tidak hanya menjadi rujukan MPR, tetapi juga seluruh elemen bangsa demi memperkuat demokrasi dan konstitusi.

Etika harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses politik dan kenegaraan. 

Etika bukan hanya sekadar ajaran moral, tapi fondasi konstitusional dan politik kenegaraan.

Untuk itu menjadikan etika sebagai arah dalam tindakan dan kebijakan. 

Kami di DPR juga mendapatkan tekanan dari publik untuk lebih terbuka, lebih akuntabel, lebih mendorong sifat-sifat yang mendekati integritas yang sempurna.

Momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila, menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dan memperkuat akar ideologis negara. 

Menyitir ungkapan Latin, “acta non verba” perbuatan, bukan kata-kata sebagai pengingat pentingnya keteladanan etis dalam kepemimpinan. 

Kita juga ingin adanya keteladanan dari para pemimpin kita, para pemangku hajat kita, termasuk wakil-wakil rakyat dan kita semuanya.

Pentingnya membangun etika dalam tiga ranah utama: struktural, kultural, dan individual. 

Struktural negara kita harus menginternalisasi integritas dan akuntabilitas. 

Kultural, masyarakat harus menjadikan nilai-nilai luhur sebagai identitas kolektif. 

Dan secara individual, setiap anak bangsa harus mampu berpikir dan bertindak secara etis.

Pembentukan budaya etika konstitusional menjadi penting di tengah tantangan pragmatisme politik dan erosi kepercayaan publik. 

Etika memberi orientasi moral di tengah kompleksitas zaman. 

Kita perlu keberanian bersuara demi kebenaran dan kesediaan untuk mendengar semua sisi—audi et alteram partem.

Saya mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan tidak melupakan komitmen etis dalam membangun masa depan Indonesia. 

Mari kita berikhtiar agar setiap kebijakan, tindakan politik, dan perilaku sosial benar-benar berakar kepada nilai-nilai etika yang luhur.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan di Gedung Nusantara V MPR RI, Rabu (1/10)

Rapat yang merupakan bagian dari Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan menghasilkan kajian mendalam yang dapat menjadi pijakan etik dan konstitusional bagi seluruh lembaga negara : eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat luas.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh para pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, antara lain Taufik Basari, Martin Hutabarat, Rambe Kamarul Zaman, dan Ajib Hamdani, serta sejumlah tokoh nasional dan akademisi. 

Hadir pula sebagai narasumber utama, Guru Besar Filsafat Agama Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang memberikan pandangan filosofis dan reflektif terkait pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.