Draft Perpres TNI Tangani Terorisme Dinilai Langgar Supremasi Sipil dan Sistem Peradilan Umum

Hendardi 

Ketua Dewan Nasional Setara Institute  

Profil Singkat Hendardi 

Lahir 

13 Oktober 1957, Jakarta 

Profesi 

Aktivis HAM, pejuang kesetaraan dan keberagaman 

Latar belakang 

Aktif sejak era Orde Baru sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

Setara Institute adalah lembaga yang dipimpin Hendardi ini fokus pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pluralisme. Mendorong toleransi, demokrasi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Kerap mengkritisi kebijakan diskriminatif dan intoleransi berbasis agama atau identitas.

Draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme kembali beredar di publik dan konon akan dikonsultasikan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu dekat.

Pertama, pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme melanggar prinsip supremasi sipil dan criminal justice system. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 1 angka 1 menempatkan terorisme sebagai tindak pidana. 

Politik dan kebijakan negara meletakkan penanganan terorisme dalam kerangka hukum pidana (criminal justice system) dan supremasi sipil, dengan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan mekanisme peradilan umum sebagai sarana pemidanaannya. 

Sebagaimana diketahui, sampai detik ini TNI tidak tunduk kepada sistem peradilan umum, sehingga dalam konteks ini terjadi kekacauan sistemik dalam memastikan akuntabilitas TNI jika terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme.

Kedua, sebagaimana tertuang dalam draft tersebut, Pasal 2 ayat (2) misalnya menegaskan bahwa TNI memiliki fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan dalam penanggulangan terorisme.