Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Wajib Panggil dan Periksa Jokowi

Kedua, Jokowi diduga ikut bermain di belakang layar menggunakan tangan-tangan Oligarki, dengan cara mengeluarkan kebijakan yang memberi ruang terjadinya korupsi dan memperlemah kerja APH lewat Perpres. 

Ketiga, Jokowi melakukan apa yang disebut autokrasi legalisme, memanipulasi hukum untuk melegitimasi tindakan melawan hukumnya, antara lain lewat UU, PP dan Perpres, memberi ruang dan waktu kepada kroni-kroninya untuk melakukan korupsi. 

Jika ini terjadi dan dapat dibuktikan, maka Jokowi tentu harus diposisikan sebagai aktor intelektual segala tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Menterinya bersama Kroni-kroninya, selama 10 tahun menjadi Presiden. 

Sekarang saatnya KPK, Polri dan Kejaksaan membangun budaya hukum dan sistem pencegahan korupsi yang lebih efisien dan efektif dengan memeriksa Presiden atau mantan Presiden untuk setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri-Menterinya, karena dasar hukumnya sangat kuat. 

Dengan demikian, maka Penyidik dan Pimpinan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, tidak boleh hanya membaca UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, namun harus memperhatikan ketentuan UU lain yang berfungsi mengontrol pengelolaan uang negara, sesuai amanat konstitusi.