Jangan Main-Main dengan Pendidikan, atau Akan Lahir Generasi Mainan

Oleh: Marsma TNI Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si.

Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan RI

Seorang anak Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya karena kemiskinan ekstrem sehingga tidak mampu membeli buku dan alat tulis untuk bersekolah.

Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi alarm keras tentang bagaimana pendidikan yang terlepas dari pemenuhan kebutuhan dasar dapat melahirkan keputusasaan paling sunyi.

Ketika pendidikan tidak ditopang oleh gizi, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan, ia kehilangan makna paling dasarnya: memberi harapan dan masa depan.

Peringatan dalam judul tulisan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan bangsa. Pendidikan yang dikelola secara setengah hati akan melahirkan generasi yang mudah digiring, mudah dipecah-belah, dan mudah diperalat.

Mereka bisa tampak cakap secara administratif, namun rapuh secara nalar, aktif di permukaan, tetapi miskin kedalaman berpikir. Sibuk dengan bungkus, lupa pada isi.

Sejarah menunjukkan bahwa kehancuran sebuah bangsa jarang diawali oleh kekalahan militer semata, melainkan oleh kelalaian panjang dalam membangun kualitas manusianya.

Karena itu, perhatian negara terhadap pendidikan, gizi, dan ketahanan pangan harus dibaca secara jernih. Ketika Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi dalam menempatkan pendidikan, pemenuhan gizi, dan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, yang sedang dibangun sejatinya bukan sekadar program kesejahteraan, melainkan fondasi kekuatan nasional jangka panjang. Ini adalah pendekatan struktural, yang menautkan kualitas manusia dengan kedaulatan negara.

Pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum, gedung sekolah, atau angka partisipasi. Pendidikan adalah mesin pembentuk kualitas manusia. Ia menentukan apakah sebuah bangsa akan berdiri sebagai subjek sejarah atau sekadar menjadi objek dari kepentingan pihak lain.

Karena itu, pendidikan tidak pernah netral, ia selalu politis dalam arti strategis, karena menyangkut arah, daya tahan, dan masa depan bangsa.

Berbagai kajian global menguatkan argumen ini. World Bank mencatat bahwa peningkatan satu tahun rata-rata lama sekolah dapat menaikkan produktivitas tenaga kerja hingga sekitar 8–10 persen.

Sementara OECD menegaskan bahwa kualitas pembelajaran berkorelasi langsung dengan inovasi, stabilitas sosial, dan daya saing ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan yang lemah bukan hanya persoalan sosial, melainkan juga persoalan ekonomi dan keamanan nasional.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari isu gizi dan ketahanan pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21 persen, yang berarti jutaan anak Indonesia memulai hidup dengan keterbatasan biologis yang berdampak langsung pada perkembangan kognitif dan kemampuan belajar. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting berisiko kehilangan kapasitas belajar dan produktivitas saat dewasa.

Gizi bukan isu pinggiran, ia adalah fondasi kecerdasan. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan daya pikir. Ketahanan pangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan syarat kedaulatan bangsa.

Ketiganya membentuk satu rantai sebab-akibat yang tidak dapat dipisahkan. Negara dengan sistem pangan rapuh akan mudah terguncang oleh krisis global, pandemi, atau konflik geopolitik. Negara dengan pendidikan lemah akan menghasilkan sumber daya manusia yang sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi dunia.

Keterkaitan ini menjadi semakin krusial ketika Indonesia memasuki fase bonus demografi. BPS mencatat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih berada di kisaran 9 tahun, setara jenjang pendidikan menengah pertama.

Artinya, mayoritas penduduk usia produktif belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Dalam lanskap global yang menuntut literasi tinggi, penguasaan teknologi, dan kemampuan berpikir kritis, kondisi ini menjadi alarm serius. Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan jika ditopang kualitas pendidikan yang memadai, bukan sekadar jumlah usia produktif yang besar.

Sebagai pembanding di kawasan ASEAN, rata-rata lama sekolah di Malaysia dan Vietnam telah melampaui Indonesia, dengan proporsi lulusan pendidikan menengah dan vokasi yang lebih besar. Dampaknya terlihat nyata, kedua negara tersebut bergerak lebih cepat dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industrinya. Perbandingan ini menegaskan satu hal penting, tanpa percepatan kualitas pendidikan, bonus demografi berisiko menjadi ilusi statistik.

Indonesia jika berhasil mengelola bonus demografinya dengan Pendidikan yang berkualitas serta pemenuhan gizi yang baik, maka ini bukan hanya kabar baik bagi rakyatnya, tetapi juga sinyal pergeseran kekuatan global.

Negara sebesar Indonesia, dengan populasi produktif, terdidik, sehat, dan berdaulat pangan, akan menjadi pemain strategis di kancah global, bukan lagi sekadar pasar, bukan lagi objek, melainkan subjek. Pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa investasi serius pada pendidikan dan kesehatan adalah mesin utama transformasi ekonomi dan kekuatan nasional.

Justru karena itulah, potensi kebangkitan Indonesia tidak selalu disambut dengan kegembiraan oleh semua pihak. Dalam politik global, setiap negara yang naik kelas akan mengubah peta kekuatan. Indonesia jika berhasil memaksimalkan bonus demografi berarti Indonesia yang lebih mandiri secara ekonomi, lebih berpengaruh secara politik, dan lebih sulit ditekan secara strategis. Bagi sebagian aktor, kondisi ini tentu dibaca sebagai potensi ancaman.

Tidak mengherankan jika keseriusan negara dalam membenahi Pendidikan, gizi, dan ketahanan pangan kerap dihadapkan pada resistensi, distorsi informasi, atau upaya pelemahan. Bangsa ini dibuat sibuk bertengkar soal isu remeh, terjebak dalam debat dangkal, dan berpotensi gagal membangun kualitas manusianya.

Karena itu, pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai proyek jangka pendek, apalagi sekadar komoditas politik. Pendidikan adalah proyek peradaban. Kesalahan kebijakan hari ini baru akan terasa dampaknya dua atau tiga dekade ke depan, ketika generasi yang dididik sekarang memegang kendali ekonomi, politik, dan keamanan nasional di masa depan.

Jika pendidikan dipermainkan, gizi diabaikan, dan bonus demografi disia-siakan, maka yang lahir bukan generasi emas, melainkan generasi mainan yang mudah digiring oleh opini, algoritma, dan kepentingan luar. Sebaliknya, jika pendidikan dijaga dengan serius, gizinya dipenuhi, dan bonus demografi dikelola dengan benar, Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi juga disegani.

Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh slogan yang ramai diucapkan, tetapi oleh keberanian negara untuk berpikir jauh ke depan. Keberanian itu tercermin dari kesungguhan Pemerintah saat ini dalam mengurus pendidikan, memastikan gizinya tidak dikorbankan oleh kelalaian, serta menjaga ketahanan pangan agar kecerdasan dan kedaulatan bangsa tidak tumbuh di atas fondasi yang rapuh.

Tugas kita sebagai warga negara bukan sekadar menjadi pengamat yang lantang berkomentar, melainkan berdiri di sisi kepentingan jangka panjang bangsa, mengawal kebijakan yang benar, mengkritik secara jernih bila keliru, dan tidak ikut merusak ikhtiar nasional dengan kebisingan yang miskin tanggung jawab.