RI Gabung Board of Peace: Arah Baru Politik Bebas Aktif

Ahmad Effendy Choirie

• Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
• Politisi 
• Mantan Wartawan

Riwayat Pendidikan 

•  S1: Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta
•  S2: IAIA Jakarta & Universitas Padjadjaran, Sumedang
•  S3: Gelar Doktor, Universitas Malaya, Kuala Lumpur

KEPUTUSAN Republik Indonesia bergabung dalam Board of Peace menandai satu fase penting dalam praktik politik luar negeri Indonesia.

Langkah ini bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan sinyal bahwa Indonesia tengah mencari format baru politik bebas aktif—lebih luwes, lebih strategis, dan lebih relevan dengan dinamika geopolitik global yang semakin brutal dan transaksional.

Di tengah tragedi kemanusiaan yang tak berkesudahan di Palestina, pertanyaannya menjadi krusial.

Apakah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah idealistik demi kemanusiaan, atau justru pragmatis demi kepentingan geopolitik?

Ataukah keduanya bisa dipertemukan?

Politik Bebas Aktif: Warisan Ideologis yang Diuji Zaman

Sejak era Bung Karno, politik luar negeri Indonesia dibangun di atas prinsip bebas dan aktif, 
bebas dari dominasi blok kekuatan dunia, dan aktif memperjuangkan perdamaian, keadilan, serta kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.

Palestina bukan isu baru bagi Indonesia.

Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah konstitusional, moral, dan historis. 

Bahkan sebelum Indonesia merdeka sepenuhnya, Palestina sudah memberikan pengakuan politik terhadap eksistensi Indonesia.

Maka, keberpihakan Indonesia bukan sekadar solidaritas, tetapi utang sejarah dan mandat konstitusi.

Namun, dunia hari ini bukan dunia tahun 1955.

Diplomasi tidak lagi cukup dengan pidato moral; ia menuntut posisi strategis, jejaring pengaruh, dan ruang negosiasi nyata.

Board of Peace: Arena Baru atau Etalase Baru?

Masuknya Indonesia ke Board of Peace dapat dibaca dari dua sisi.

Pertama, sisi idealistis.

Indonesia berupaya masuk ke jantung forum-forum global yang membicarakan perdamaian dunia.

Dengan berada di dalam struktur, Indonesia tidak hanya bersuara dari luar, tetapi ikut membentuk narasi, agenda, dan tekanan moral terhadap konflik global—termasuk Palestina.

Ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945:“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Kedua, sisi pragmatis.

Dunia internasional hari ini digerakkan oleh kepentingan. Keanggotaan dalam Board of Peace juga membuka akses diplomatik, meningkatkan bargaining position, serta memperluas pengaruh Indonesia di tengah persaingan global AS–China, konflik Ukraina–Rusia, dan instabilitas Timur Tengah.

Pragmatisme ini tidak salah—selama tidak mengorbankan prinsip. Palestina: Ujian Konsistensi Moral Indonesia

Pertanyaan paling tajam adalah apakah keanggotaan Indonesia di Board of Peace akan berdampak nyata bagi Palestina?

Jika hanya berhenti pada pernyataan normatif, maka ia tidak lebih dari diplomasi kosmetik.

Namun jika Indonesia mampu:
● mendorong gencatan senjata permanen,
● menekan pengakuan negara Palestina secara lebih luas,
● memperjuangkan penghentian genosida dan blokade Gaza,
● serta menggalang kekuatan Global South secara konsisten, maka langkah ini layak disebut sebagai politik bebas aktif versi abad ke-21.

Indonesia tidak boleh terjebak pada netralitas semu.

Dalam konflik antara penjajah dan yang dijajah, netralitas justru menjadi keberpihakan pada penindasan.

Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Sosial

Sebagai Ketua Umum DNIKS, saya menegaskan bahwa perjuangan Palestina tidak hanya berada di tangan negara.

Organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan rakyat
Indonesia harus terus:

● mengawal kebijakan luar negeri,
● memastikan diplomasi negara sejalan dengan nurani publik,
● dan menguatkan bantuan kemanusiaan berbasis solidaritas global.

Negara tanpa tekanan moral rakyat mudah tergelincir ke kompromi kepentingan.

Menyatukan Idealisme dan Realisme

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peaceadalah peluang sekaligus ujian.

Peluang untuk memperkuat peran global Indonesia, dan ujian apakah politik bebas
aktif masih memiliki roh keadilan atau sekadar menjadi jargon diplomatik.

Indonesia harus membuktikan bahwa:
● idealisme tidak harus naif,● pragmatisme tidak harus oportunistik,
● dan perjuangan Palestina tidak boleh dinegosiasikan demi kepentingan sesaat.

Selama penjajahan masih ada di Palestina, maka politik bebas aktif Indonesia belum boleh beristirahat.