Menakar Kedatangan Anthony Albanese di Jakarta

PROFIL PENULIS

Eko Wahyuanto

Penulis adalah seorang dosen, pengamat kebijakan politik dan jurnalis

JAKARTA kembali menjadi panggung diplomasi kelas tinggi. Hari ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kembali berkunjungan ke episentrum ASEAN, Jakarta. Momen penting bagi penegasan posisi geopolitik Indonesia semakin sentral.

Lensa politik internasional, meneropong Canberra sedang memainkan peran dua kaki guna menjaga aliansi keamanan "AUKUS" Barat.  Memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Indo-Pasifik aman, di mana Indonesia.l sebagai jantungnya.

Berbagi kalangan menduga kunjungan pertama, akan disusul kunjungan lainnya. Pertanyaannya: apa yang dikejar Canberra di bawah kepemimpinan Partai Buruh ini?

​Pertama, soal ketahanan ekonomi. Australia sadar, Indonesia bukan sekedar  “pasar sapi” atau tujuan wisata Bali. Indonesia kekuatan ekonomi baru dengan ambisi hilirisasi besar-besaran. Albanese membawa gerbong kepentingan investasi, terutama di sektor energi terbarukan dan mineral kritis. 

​Kedua, aspek stabilitas kawasan. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, Australia memandang Indonesia sebagai "poros baru" yang diperhitungkan.

Janji di Balik Traktat Pertahanan

​Secara historis, Indonesia sesungguhnya kurang respek terhadap jargon "pakta pertahanan." Ada trauma masa lalu dengan aliansi-aliansi Perang Dingin yang sering kali menyeret negara-negara berkembang ke dalam konflik bukan ranah mereka.  ini bertentangan dengan prinsip Politik Bebas Aktif telah menjadi garis hidup diplomasi.

​Lantas, mengapa Indonesia bersedia meneken traktat keamanan dengan Australia? Kepentingan nasional  tidak bisa melihat kawasan sebagai ruang kosong.

Modernisasi militer di kawasan Asia Pasifik bergerak  cepat, dan mencemaskan.  Sehingga Australia, dengan proyek kapal selam nuklir AUKUS-nya, perlahan harus menjadi kewajaran.

Sebaliknya, Australia dihantui ketakutan, Indonesia bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman dari utara.

​Traktat ini ibarat pernyataan: "Mari kita berhenti saling curiga." Dengan perjanjian ini, kerja sama militer bukan hanya latihan bersama tetapi interoperabilitas, berbagi intelijen lebih dalam, hingga koordinasi industri pertahanan. Sebagai upaya membangun "pagar betis" bersama tanpa kehilangan identitas politik masing-masing.

​Menguji Ketulusan Canberra

​Traktat ini akan menghadapi ujian berat pada isu-isu sensitif. Australia punya rekam jejak terkadang "offside" terkait kedaulatan kita, sebut saja urusan Papua atau penyadapan telepon pejabat tinggi di masa lalu.

Maka traktat ini harus menjadi jaminan hukum, Australia menghormati integritas wilayah Indonesia secara mutlak. Tidak boleh ada lagi standar ganda. Jika Canberra ingin dianggap sebagai mitra keamanan strategis, mereka harus berhenti menjadi tempat persemaian bagi gerakan-gerakan yang merongrong kedaulatan Indonesia.

​Di sisi lain, Indonesia juga harus cerdik. Jangan sampai traktat ini dicitrakan oleh dunia internasional, khususnya oleh Tiongkok sebagai pergeseran haluan Jakarta menuju poros Barat. Indonesia harus tetap berdiri tegak di tengah.

Kita berteman dengan Australia bukan untuk memusuhi Tiongkok, melainkan untuk memastikan bahwa rumah kita aman dari gangguan siapa pun.

​Traktat pertahanan dihadapkan menjadi lokomotif kerja sama ekonomi lebih erat, terutama melalui IA-CEPA .Jika militer kedua negara percaya menjaga perbatasan, para pengusaha seharusnya tidak perlu ragu menanam modal.

Australia adalah kekuatan ekonomi besar yang selama ini investasinya di Indonesia kurang dibanding Singapura atau Tiongkok.

​Indonesia butuh transfer teknologi. Bkolaborasi riset pertahanan. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi industri senjata mereka.

Indonesia harus mampu menyerap ilmu dari Australia dalam mengelola teknologi militer canggih, sementara Australia harus melihat Indonesia sebagai pilar utama stabilitas kawasan yang tak tergantikan.

​Menatap Masa Depan Indo-Pasifik

​Dunia sedang tidak baik-baik saja. Rivalitas kekuatan besar memaksa negara-negara menengah seperti Indonesia dan Australia untuk lebih pragmatis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi "senyum dan jabat tangan" semata. Dibutuhkan dokumen hukum yang mengikat agar komitmen tidak luntur saat berganti rezim pemerintahan.

​Langkah Menteri Pertahanan kedua negara adalah langkah berani. Namun, keberanian di meja perundingan harus diikuti dengan konsistensi di lapangan. Rakyat kedua negara perlu merasakan dampak nyata dari traktat ini, apakah wilayah perairan kita makin aman dari pencurian ikan? 

Dan yang paling penting, apakah stabilitas kawasan tetap terjaga?

​Traktat ini adalah babak baru. Sebuah janji untuk tidak saling memunggungi. Di tengah badai geopolitik yang mungkin menerjang di masa depan, Indonesia - Australia telah memilih mengikatkan tali kapal mereka pada satu dermaga sama. Semoga, ini bukan sekadar romansa diplomatik sesaat, melainkan fondasi bagi perdamaian abadi di beranda selatan.

Diplomasi Indonesia bebas-aktif dibawah kepemimpinan Presiden Prancis saat ini, menjadi poros kekuatan lama yang hidup kembali. Bagi Canberra tentu Jakarta dianggap mitra strategis yang tak bisa diabaikan.

​Titik Temu

​Menariknya, dalam kunjungan ini, isu pengembangan sumber daya manusia dan riset tampaknya akan menjadi salah satu klausul yang dicantumkan dalam naskah kerjasama di meja perundingan.

Sesuai dengan fokus pemerintah Indonesia yang ingin memacu industrialisasi melalui penguatan riset sains dan teknologi—sebagaimana sering digunakan Presiden Prabowo.

​Kolaborasi kampus-kampus ternama Australia dengan perguruan tinggi di Indonesia bukan hanya pertukaran mahasiswa, melainkan transfer teknologi nyata. Agar Indonesia hanya menjadi penonton dalam setiap kemajuan teknologi di selatan.

Albanese tampaknya memahami "kepentingan" baru Indonesia ini.