Anti A Contrario, Terbolak-Balik, dan Paradoks Prabowo

Fenomena ketiga adalah efisiensi anggaran di satu sisi, dengan kebijakan pembelian impor 105 ribu mobil pikap dari India, untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih.

Menurut Menteri Keuangan, pembelian itu dilakukan melalui utang ke Himbara. Langkah impor demikian berpotensi memberatkan APBN melalui kewajiban cicilan utang hingga Rp 240 triliun dalam enam tahun ke depan. 

Lalu dimana letak kebijakan penghematan yang didorong pemerintahan Prabowo (tanpa Gibran) selama ini? Pemborosan jelas bukan penghematan. 

Kecuali, silakan gunakan logika akrobatik, interpretasi terbolak-balik. Karena yang sedang kita tonton adalah logika pembodohan yang disulap menjadi kekuatan. Atau, dalam bahasa novel George Orwell, “Ignorance is Strength”.

Hebatnya, ketika Wakil Ketua DPR Dasco Sufmi Ahmad – sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, meminta penundaan rencana impor pikap tersebut, Direktur Agrinas Joao De Sousa Mota tidak serta-merta menyetujuinya. 

Dalam pemaknaan politik kekinian, seorang Direktur dan Komisaris BUMN akan sungkan berlawanan dengan Don Dasco, begitu panggilan akrab Dasco di antara para kolega politiknya. Karena Don adalah salah satu penentu utama jajaran direksi dan komisaris BUMN.

Tetapi itu pemaknaan berkebalikan a contrario yang normal. Pemaknaan anti a contrario alias terbolak-baliknya adalah, di belakang sang direktur ada bekingan yang lebih kuat dari pada Sang Don.

Karena hanya dengan pemaknaan terbolak-balik demikian, barulah masuk akal ketika seorang direktur yang sudah pernah bolak menyatakan mundur lalu ternyata tetap balik menjadi direktur Agrinas, berani melawan kekuatan super Sang Don.

Fenomena keempat adalah ketika melihat seorang yang dihukum etika di DPR, justru di promosi menjadi Hakim Konstitusi.

Jika prosesnya hanya menyalip dan menyulap calon hakim konstitusi yang sudah dipilih di bulan Agustus tahun lalu, itu masih logika terbalik biasa. Yang luar biasa, untuk menjadi hakim konstitusi, syaratnya adalah negarawan.

Syarat negarawan itu hanya diperuntukkan bagi hakim konstitusi. Bahkan Presiden sebagai orang nomor satu di republik, tidak dipersyaratkan demikian.

Maka, hanya dengan logika terbolak-balik, alias anti a contrario, seorang yang melanggar etika, masih aktif di kepengurusan partai, dalam secepat kilat diangkat menjadi Hakim Konstitusi dan menjadi Yang Mulia Negarawan Hakim Konstitusi.

***

Masih banyak pemaknaan terbolak-balik lainnya dalam fenomena politik hukum kekinian dunia dan tanah air. Namun, sebelum otak kita menjadi pusing tujuh keliling karena terpelintir logika terbolak-balik itu, ada baiknya kita jaga kewarasan dengan tidak ikut melakukan akrobat jungkir-balik demikian.

Dalam konteks bernegara, pemaknaan anti a contrario harus dihentikan. Karena selain tidak sehat buat logika waras, sebenarnya, yang terjadi banyak tipu-daya, alias tipu-muslihat, alias tipa-tipu semata.