Anti A Contrario, Terbolak-Balik, dan Paradoks Prabowo

PROFIL PENULIS

Denny Indrayana

Penulis adalah pakar hukum tata negara, aktivis antikorupsi, dan pengacara berizin praktik di Indonesia dan Australia yang pernah menjadi Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014), pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Penulis menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM, kemudian melanjutkan program master di Universitas Minnesotta dan program doktor di Universitas Melbourne

“Dan Janganlah kamu mencampuradukkan (membolak-balikan) kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu, sedang kamu mengetahui”. (Al Baqarah 2:42)

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun terbolak-balik penuh tipu daya; orang-orang pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta; pengkhianat dipercaya (diberi amanah) dan orang-orang terpercaya dianggap pengkhianat”. (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

Dunia sedang dibolak-balik. Logika sedang diutak-atik. Otak terus dipaksa berakrobatik.

Indonesia sebaiknya berhati-hati tidak terjebak pada logika abnormal, yang membawa pada krisis ekonomi, hukum dan politik.

Dalam kondisi demikian, izinkan saya menuliskan teori baru. Mumpung bergelar profesor, bukan beli, apalagi palsu. Syahdan, kalau profesor, bisa bikin teori baru.

Dalam ilmu hukum, salah satu metode interpretasi adalah a contrario.

Artinya, pemaknaan secara berkebalikan. Masalahnya, melihat perkembangan logika akrobatik yang sekarang marak terjadi di Indonesia, pemaknaan a contrario saja tidak cukup. 

Maka, saya berinisiatif membuat teori baru, yaitu pemaknaan anti a contrario, interpretasi terbolak-balik, pemaknaan jungkir balik.

Konsep baru itu diilhami oleh novel distopia klasik berjudul “Nineteen Eighty-Four” karya George Orwell (1949), yang menggambarkan masyarakat totalitarian di Oceania di bawah pengawasan ketat “Big Brother” dan Partai.

George adalah penulis dan jurnalis yang seringkali mengkritik politik Inggris dengan karya-karyanya tentang kekuasaan, propaganda, dan bahaya totalitarianisme. Saking tajam kritiknya, dia menutupi nama aslinya, Eric Arthur Blair.

Tokoh utama dalam novel 1984 itu adalah Winston Smith, yang berhasil memanipulasi sejarah di Kementerian Kebenaran, sambil diam-diam memberontak melawan kontrol pikiran, pengawasan (telescreen), dan penindasan Partai.

Di dalam novelnya, George Orwell menggunakan konsep “doublethink” alias politik propaganda. Cara berkomunikasi yang menjungkirbalikkan logika. Strategi disinformasi yang sering digunakan untuk mengacaukan informasi dalam peperangan, guna menyesatkan lawan dan penonton perang.

Contoh beberapa doublethink alias politik propaganda dalam novel itu adalah: “War is peace”, perang adalah perdamaian. “Freedom is Slavery”, kemerdekaan adalah perbudakan. “Ignorance is Strength”, ketidaktahuan adalah kekuatan.

Jika pemaknaan a contrario atau berkebalikan masihlah normal-sehat. Maka, interpretasi anti a contrario alias terbolak-balik sudahlah abnormal, tidak lagi waras.

Contoh pemaknaan normal berkebalikan dalam konteks ekonomi adalah, ketika baru-baru ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikutip mengatakan, “Harga minyak ke 92 dollar AS masih aman, defisit APBN bisa dikendalikan”.  Pemaknaan  a contrario-nya adalah, jika harga minyak lebih dari 92 dollar, maka tidak aman, dan APBN tidak bisa lagi dikendalikan.

By the way, ketika pagi ini saya menulis kolom ini, harga minyak berkisar di antara US $ 101 – 107. Jadi, apakah artinya bagi fiskal dan APBN kita?

Dalam konteks politik, contoh a contrario adalah ketika Presiden Joko Widodo menyatakan sesuatu, maka makna sebenarnya adalah kebalikannya.

Misal, ketika kampanye pilpres Beliau mengatakan akan menguatkan KPK, menjadi tidak aneh kalau faktanya adalah melemahkan KPK. 

Jadi, ketika Perubahan UU KPK disahkan, yang banyak mengamputasi kewenangan luar biasa KPK dalam memberantas korupsi, Beliau tidak bisa berdalih, itu adalah inisiatif pelemahan dari DPR. Karena UUD 1945 mengatur, undang-undang dibuat dengan persetujuan bersama presiden dan DPR, dan sedikit urun rembuk ala kadarnya dari DPD.

***

Jadi, konsep penafsiran baru apa yang ingin saya tawarkan? 

Kalau a contrario, adalah penafsiran terbalik, maka pemaknaan anti a contrario, adalah penafsiran terbolak-balik.

Saya memandang penafsiran yang jungkir balik demikian penting untuk memahami fenomena politik hukum abnormal yang terjadi akhir-akhir ini.

Fenomena pertama adalah soal Board of Peace, Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dimana Indonesia melalui Presiden Prabowo ikut bergabung menjadi anggotanya.

Makna damai dalam kata peace bukan hanya harus dimaknai masih tidak terjadinya perdamaian di Palestina, lebih jauh, harus dibolak-balik logika pikirnya untuk mencari alasan pembenar guna melakukan perang AS-Israel terhadap Iran.

Melihat inisiator Board of Peace justru memulai perang di Iran, maka itulah logika doublethink dalam novel George Orwell, “War is Peace”.

Fenomena kedua, adalah soal perjanjian dagang timbal balik (resiprokal) antara Indonesia dan Amerika. Faktanya, yang ada bukanlah perdagangan antara dua negara yang sederajat, tetapi pemaksaan dan penjajahan dagang dari Amerika kepada Indonesia.

Ibaratnya, kehormatan dan kedaulatan Indonesia dilecehkan di hadapan tekanan dan ancaman tarif dagang Amerika.

Perjanjian dagang itu memberikan 214 kewajiban kepada Indonesia, berbanding 9 kewajiban kepada Amerika. Maka perjanjian dagang yang tidak imbang demikian, bukanlah resiprokal atau timbal balik. Kecuali, ketika membacanya, logika kita sudah tidak normal, telah terbolak-balik, alias menggunakan metode interpretasi anti a contrario.

Perjanjian yang seharusnya menganut asas bebas, sukarela (voluntary), berubah menjadi paksaan, penjajahan, bahkan perbudakan. Dalam bahasa novel George Orwell, “Freedom is Slavery”.

Fenomena ketiga adalah efisiensi anggaran di satu sisi, dengan kebijakan pembelian impor 105 ribu mobil pikap dari India, untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih.

Menurut Menteri Keuangan, pembelian itu dilakukan melalui utang ke Himbara. Langkah impor demikian berpotensi memberatkan APBN melalui kewajiban cicilan utang hingga Rp 240 triliun dalam enam tahun ke depan. 

Lalu dimana letak kebijakan penghematan yang didorong pemerintahan Prabowo (tanpa Gibran) selama ini? Pemborosan jelas bukan penghematan. 

Kecuali, silakan gunakan logika akrobatik, interpretasi terbolak-balik. Karena yang sedang kita tonton adalah logika pembodohan yang disulap menjadi kekuatan. Atau, dalam bahasa novel George Orwell, “Ignorance is Strength”.

Hebatnya, ketika Wakil Ketua DPR Dasco Sufmi Ahmad – sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, meminta penundaan rencana impor pikap tersebut, Direktur Agrinas Joao De Sousa Mota tidak serta-merta menyetujuinya. 

Dalam pemaknaan politik kekinian, seorang Direktur dan Komisaris BUMN akan sungkan berlawanan dengan Don Dasco, begitu panggilan akrab Dasco di antara para kolega politiknya. Karena Don adalah salah satu penentu utama jajaran direksi dan komisaris BUMN.

Tetapi itu pemaknaan berkebalikan a contrario yang normal. Pemaknaan anti a contrario alias terbolak-baliknya adalah, di belakang sang direktur ada bekingan yang lebih kuat dari pada Sang Don.

Karena hanya dengan pemaknaan terbolak-balik demikian, barulah masuk akal ketika seorang direktur yang sudah pernah bolak menyatakan mundur lalu ternyata tetap balik menjadi direktur Agrinas, berani melawan kekuatan super Sang Don.

Fenomena keempat adalah ketika melihat seorang yang dihukum etika di DPR, justru di promosi menjadi Hakim Konstitusi.

Jika prosesnya hanya menyalip dan menyulap calon hakim konstitusi yang sudah dipilih di bulan Agustus tahun lalu, itu masih logika terbalik biasa. Yang luar biasa, untuk menjadi hakim konstitusi, syaratnya adalah negarawan.

Syarat negarawan itu hanya diperuntukkan bagi hakim konstitusi. Bahkan Presiden sebagai orang nomor satu di republik, tidak dipersyaratkan demikian.

Maka, hanya dengan logika terbolak-balik, alias anti a contrario, seorang yang melanggar etika, masih aktif di kepengurusan partai, dalam secepat kilat diangkat menjadi Hakim Konstitusi dan menjadi Yang Mulia Negarawan Hakim Konstitusi.

***

Masih banyak pemaknaan terbolak-balik lainnya dalam fenomena politik hukum kekinian dunia dan tanah air. Namun, sebelum otak kita menjadi pusing tujuh keliling karena terpelintir logika terbolak-balik itu, ada baiknya kita jaga kewarasan dengan tidak ikut melakukan akrobat jungkir-balik demikian.

Dalam konteks bernegara, pemaknaan anti a contrario harus dihentikan. Karena selain tidak sehat buat logika waras, sebenarnya, yang terjadi banyak tipu-daya, alias tipu-muslihat, alias tipa-tipu semata. 

Semoga Presiden Prabowo segera mengembalikan arah republik ke jalur logika lurus daulat rakyat. Apalagi, seharusnya Presiden Prabowo paham betul konsep terbolak-balik demikian. Dalam ilmu hukum, Protagoras, seorang filsuf Yunani kuno, mengenalkan konsep “Paradox of the Court”. Yaitu, konsep perkara hukum yang paradoksal, terbolak-balik.

Kita tentu masih ingat buku “Paradoks Indonesia”, karangan Presiden Prabowo, dimana Beliau berargumen, adanya kontradiksi ironis Indonesia, yang kaya sumber daya alam dan manusia, namun sebagian besar rakyatnya justru masih hidup miskin. 

Kondisi ini menunjukkan kekayaan negara yang dikorupsi, mengalir keluar, dan tidak dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. Menjadikan Indonesia negara yang “kaya tapi miskin”. Fakta dan logika yang terbolak-balik, berputar-balik, berpilin-pilin.

Maka, agar tidak berubah menjadi plin-plan, sebagai patriot, Prabowo mesti tegas dan tegar. Tidak bersikap paradoks ketika berhadapan dengan perang dan perbudakan dagang Amerika ala Trump. Karena, perang bukanlah perdamaian; Kemerdekaan dagang bukanlah perbudakan; dan kebodohan sama sekali bukan kekuatan.