Persimpangan Unipolar: Strategi Indonesia Memitigasi Ekonomi Nasional

PROFIL PENULIS

Dr Eko Wahyuanto

Penulis adalah seorang akademisi dan pakar komunikasi asal Indonesia yang dikenal melalui kontribusinya dalam bidang manajemen komunikasi digital dan penyiaran publik.  Ia merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) MMTC Yogyakarta dan juga tercatat sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta. Aktif sebagai penulis opini dan narasumber mengenai kebijakan komunikasi pemerintah, literasi digital, serta sistem penyiaran. Beberapa tulisannya membahas tentang strategi narasi tunggal pemerintah dan implementasi pendidikan hibrida

TRIBUNNERS - ​Lanskap geopolitik global sedang mengalami dekonstruksi radikal. Pergeseran peta politik internasional seolah alarm keras bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. 

Terjadi penguapan supremasi unipolar dalam dekade terakhir, mendikte narasi tunggal dunia, terutama sektor ekonomi.

Di bawah bayangan perang yang diramalkan masih panjang, ditandai meningkatnya eskalasi serbuan ke Teheran dan Tel Aviv, tensi ketidakpastian ekonomi akan terus meningkat.
​Kondisi ini diperburuk posisi hegemoni Washington sebagai pusat gravitasi tunggal, dengan daya gedor makin turun. 

Retaknya kesetiaan sekutu Barat terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, bukti otentik bahwa otoritas Donald Trump terdegradasi. 

Indonesia, dengan entitas politik bebas aktif,  dan ekonomi terbuka harus tetap berdiri tegak pada episentrum perubahan tersebut.

Pilihan kebijakan publik dalam negeri sangat menentukan apakah kita akan menjadi pemenang atau sekadar pelengkap dalam tatanan baru ini.

Baca juga: Sambut Stimulus Kebijakan Pemerintah, Garuda Indonesia Group Siap Turunkan Harga Tiket Lebaran 2026

​Potret Perang dan Strategi Silang

​Data media internasional per Maret 2026 menyajikan angka mengerikan. Akibat eskalasi serangan ketiga negara, korban perang teluk telah menyentuh 4.300 jiwa. Sementara agresi di Jalur Gaza menelan lebih dari 34.000 nyawa warga sipil. Di Eropa Timur, Rusia dan Ukraina masih terjebak perang atrisi dengan akumulasi korban militer diperkirakan melampaui 1,2 juta personel.

​Jumlah korban masif ini menunjukkan kegagalan total sistem keamanan kolektif dibawah bendera Persenjataan Bangsa-bangsa, PBB. Hukum internasional dibiarkan bengkok ditekuk oleh kepentingan kekuatan besar.

Tokoh realisme politik, John Mearsheimer, dalam Foreign Affairs (2023), jauh hari telah memperingatkan bahwa keterikatan irasional AS pada satu pihak di Timur Tengah memicu "kegagalan strategis". 

Prediksi itu kini menjadi kenyataan pahit; AS kehilangan daya gertak (deterrence) sementara kekuatan regional mulai berani melakukan manuver ofensif tanpa takut sanksi tradisional.

​Indonesia harus membaca situasi ini dengan jernih. Tidak terjebak dalam terminologi dengan membatasi ruang gerak diplomatik. Gagasan "otonomi strategis transversal" atau strategi kedaulatan menyilang adalah respons pragmatis menghadapi carut-marut ini.

Tetap tegak dengan politik bebas aktif tanpa memihak kubu manapun. Sembari melakukan gerakan menyilang di antara kepentingan kekuatan besar demi mengamankan eksistensi nasional.

Sebagaimana Josep Borrell dalam “Venice Address” (2024) menyoroti krisis standar ganda Barat. Indonesia harus memimpin narasi Global South untuk memperkokoh eksistensi hukum internasional tanpa pengecualian. 

Pandangan Wang Yi dari China melalui Global Security Initiative (GSI) juga memberikan perspektif senada, keamanan tidak boleh eksklusif bagi satu blok. Indonesia harus memastikan suara Jakarta bukan hanya lantang, tetapi menjadi penentu kebijakan di Indo-Pasifik.

​Mitigasi Fiskal, Bukan Krisis

​Dampak paling buruk bagi Indonesia jika peperangan ini memanjang adalah kemungkinan "hegemoni inflasi". Penutupan Selat Hormuz telah melambungkan harga Brent ke angka psikologis $130 per barel.