Absurdnya Ide Purbaya soal Pungutan di Selat Malaka

Terusan Suez dan Terusan Panama bisa menarik tol karena mereka adalah infrastruktur yang dibangun manusia dengan biaya miliaran dolar dan perawatan rutin yang luar biasa. 

Selat Malaka adalah fitur alam. Indonesia tidak membangun Selat Malaka, maka Indonesia tidak punya hak moral maupun legal untuk menarik sewa atasnya. 
 
Jika Purbaya ingin mendapatkan uang dari kapal yang lewat, cara yang benar bukanlah dengan memasang gerbang tol, melainkan dengan menyediakan layanan terbaik. 

Bangun pelabuhan yang lebih efisien dari Singapura, sediakan bahan bakar (bunkering) yang lebih murah, dan tawarkan layanan perbaikan kapal yang lebih canggih. 

Maka uang akan datang dengan sendirinya melalui aktivitas ekonomi yang sah, bukan melalui pemalakan di laut lepas.
 
Namun, membangun industri layanan maritim membutuhkan kesabaran, visi jangka panjang, dan kerja keras teknokratis. Purbaya tampaknya tidak punya waktu untuk itu karena tekanan fiskal yang mendesak. Ia memilih untuk berpikir jalan pintas yang populis namun berbahaya, dengan berandai-andai seolah-olah Selat Malaka adalah ladang uang yang tinggal dipetik, tanpa memedulikan badai hukum dan politik yang akan menyertainya. 
 
Sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan politik luar negeri Indonesia. Di bawah bayang-bayang ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia, menteri keuangannya justru bertindak seperti manajer parkir liar yang mencoba memeras kendaraan yang hanya sekadar lewat di jalan raya internasional.
 
Singkatnya, wacana tol Selat Malaka adalah blunder kebijakan yang “memalukan” dalam sejarah ekonomi politik Indonesia. Karena itu, harus menjadi pengingat bagi publik bahwa otoritas fiskal tidak boleh dipisahkan dari pemahaman geopolitik. Seorang Menteri Keuangan tidak boleh hanya melihat dunia melalui kacamata debit dan kredit, tapi harus paham bagaimana setiap aturan keuangan yang dibuatnya berdampak pada posisi tawar negara di mata hukum dunia. 
 
Sayangnya, Purbaya Yudhi Sadewa  gagal dalam ujian ini karena menunjukkan bahwa demi menutupi defisit atau mendanai proyek ambisius seperti Kopdes Merah Putih, ia bersedia mempertaruhkan reputasi internasional Indonesia di atas altar ilegalitas. 

Sudah saatnya pemerintah berhenti bermain-main dengan isu sensitif seperti kedaulatan laut dan navigasi global. Jika ingin Indonesia menjadi negara maju, mulailah dengan menghormati aturan main internasional yang sudah kita sepakati bersama. 
 
Jangan jadikan Selat Malaka sebagai korban dari keputusasaan fiskal. Indonesia jauh lebih besar dan lebih bermartabat daripada sekadar sebuah negara yang harus mengemis pendapatan dari kapal-kapal yang lewat. Dan Selat Malaka harus tetap menjadi jembatan bagi kemakmuran dunia, bukan menjadi monumen bagi ketidakpahaman dan keputusasaan seorang pejabat negara.